2.953 MENJADI CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pogalan, 3/9. Pagi ini segenap pegawai kantor Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek terlihat heran melihat beberapa nenek-nenek sudah berkumpul di Sasana Among Praja Kecamatan Pogalan. Mereka tentunya tidak sedang ikut apel pagi, namun menghadiri undangan pertemuan awal sebagai calon keluarga penerima manfaat (CKPM) PKH.

Pukul 09.00 WIB seremonial pertemuan awal dan validasi dimulai, kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Sekcam Pogalan, Kasi Jamsokel Budiyono, Kepala desa, Korkab PKH, SPV, Puskemas, Unit Dikpora, BPD dan Calon KPM PKH. Acara dimualai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh sari pendamping PKH. 

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan dalam bisnis proses PKH untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat agar benar-benar sesuai dengan kriteria sebagai syarat peserta PKH. Beberapa hari sebelum acara ini diselenggarakan, terlebih dahulu masing-masing pendamping sosial melakkan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan data-data calon KPM PKH. Pemerintah desa tentunya sudah memahami kondisi sosial masyarakat di desanya, usulan dalam seleksi calon KPM ini menjadi cara awal agar tepat kriteria. Selain itu pendamping juga melakukan kunjungan kerumah calon KPM agar mengetahui secara langsung kondisi rumah dan lingkungan CKPM, dan juga menyerahkan surat undangan pertemuan awal atau biasa disebutnya SUPA.

Dalam sambutan pembukaan sekcam menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang apa itu PKH. Bagi kepala desa yang hadir atau perwakilan, informasi ini bisa disampaikan kepada masyarakatnya dan bisa menjawab jika ada yang bertanya tentang PKH. Terutama bagi calon penerima PKH, aturan-aturan didalam PKH harus diperhatikan betul. Sehingga penggunaan bantuan nanti bisa tepat guna dan bermanfaat.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang diundang disini sebagai calon yaa.. belum menjadi KPM, nanti akan dilakukan validasi untuk mencocokkan data. Jadi nanti kalau ada yang belum sesuai dengan kriteria menjadi peserta PKH sesuai syarat yang ditentukan jangan nggrundel", kata Ibu Sekcam.

Dalam kegiatan validasi ini nanti calon KPM diharapkan menyampaikan informasi apa adanya, misalnya menunjukkan kepemilikan kartu KKS, KIS, KIP yang dimiliki atau pekerjaan, kata Bapak Budiyono Kasi Jamsoskel. Dia menambahkan bahwa menjadi KPM PKH itu harus memenuhi syarat kriteri, diantaranya masyarakat pra sejahtera, memiliki komponen bumil, balita, anak sekolah, lansia dan disabilitas. Disamping itu setelah nanti ditetapakan menjadi KPM PKH harus melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH, misalnya bumil memeriksakan kesehatan di puskesmas, bidan atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian anak sekolah harus rajin tidak boleh bolos. ujar pak kasi.

Senada juga disampaikan Antok selaku korkab PKH, bahwa kewajiban menjadi KPM PKH harus ditunaikan jika tidak ingin bantuannya dicabut. Setiap bulan wajib mengikuti P2K2 atau pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Korkab menjelaskan berkaitan dengan data validasi calon KPM, bahwa Trenggalek mendapatkan calon KPM sebanyak 2.953 yang kemudian data tersebut divalidasi oleh pendamping PKH diseleksi apakah sesuai kriteria ataukah tidak. Calon KPM ini untuk menggenapkan target 10 juta KPM PKH nasional yang datanya diambilkan dari basis data terpadu (BDT) kemiskinan. Terangnya korkab.

Acara inti pertemuan awal diberikan oleh korcam PKH kecamatan Pogalan Eko Surohmad. Pak Eko menjelaskan perihal seputar PKH, syarat mendapatkan PKH, hak-hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk non tunai yang diterimakan setiap tiga bulan sekali melaui rekening BNI. Setelah kegiatan validasi ini dan bagi calon KPM yang dinyatakan eligible menerima PKH akan dipanggil lagi untuk buka rekening kolektiv. Kartu Keluarga Sejahter (KKS) mereka terimakan pada saat burekol yang berfungsi mirip ATM sebagai alat transaksi keuangan.

Kesempatan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para peserta. Kades Ngadirejo dan Gembleb memanfaatkan untuk berdiskusi dengan para pihak yang paham tentang aturan dalam PKH. Hal-hal yang dipetanyakan kriteria disabilitas, apakah cacat karena akibat kecelakaan itu bisa menjadi komponen disabilitas, karena didesa kami masyarakat yang demikian kondisinya ada. Pertanyaan tersebut dijawab oleh korkab PKH yang menyampaikan bahwa dirinya juga pernah menjadi orang dengan disabilitas selama 3 bulan memakai krek, dibantu spv mejelaskan komponen disabilitas yang dimaksud yakni disabilitas berat yang tidak bisa melakukan aktivitas mandiri.

Kecamatan Pogalan mendapatkan kuota 80 calon KPM, namun setelah kami seleksi dengan kepala desa dan kunjungan langsung, hari ini calon KPM yang diundang sebanyak 65 calon KPM. 15 calon KPM yag tidak dihadirkan ada yang sudah meninggal dunia, kondisinya sejahtera. Kegiatan validasi ini mencocokan data yang nanti akan dijadikan data awal untuk buka rekening kolektiv. spv

Labelisasi Rumah KPM PKH akan segera direalisasi

Sumber foto : https://makassar.terkini.id/kreatif-cukup-stiker-pemerintah-sukses-kurangi-warga-miskin/

RAPAT TIM KOORDINASI PKH KAB. TRENGGALEK

Trenggalek, 27/8. Rapat koordinasi kali ini istimewa karena langsung dipimpin oleh bapak sekda Kabupaten Trenggalek. Bertempat di ruang Bhawarasa Lantai dua, rakor dihadiri oleh lintas OPD diantaranya Kepala Dikpora, Dispendukcapil, Perinaker, Kemenag, Dinkes, Bapeda, camat se kabupaten Trenggalek, Korcam PKH. 

Sebagai kata pembuka sekda Trenggalek menyambut baik keberadaan PKH di Trenggalek yang sangat membantu dalam penurunan angka kemiskinan dan turut membantu dalam meningkatkan produktifitas KPM. 

"Terimakasih kepada para pendamping yang telah bekerja dengan penuh semangat, sehingga membantu masyarakat bisa sejahtera dan bisa mengajukan graduasi mandiri", ungkap bapak sekda.

Kegiatan rapat bersama Timkor ini salahsatu agenda rutin yang biasanya dilaksanakan satu kali tiap semester, yang bertujuan memperkuat untuk sinergisitas keberhasailan program dan upaya meningkatkan produktifitas penerima manfaat dengan dukungan peran masing-masing OPD. 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr. Ratna Sulistyowati mendapatkan kesempatan pertama menjelaskan progres pelaksanaan PKH di Kabupaten Trenggalek untuk periode Januari samapai dengan Agustus 2019. PKH masuk di Trenggalek mulai tahun 2013, jika ditinjau dari aturan kepsertaan PKH tahun ini terakhir KPM kohort 2013 menerima PKH. Mereka harus dilihat kemajuannya setelah sekian lama mendapatkan bantuan dan pendampingan. Resertifikasi ini bertujuan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program dan proses pendampingan. "Ada dua hal kenapa KPM tidak segera bisa keluar dari kemiskinan, yang pertama karena mental miskin yang sulit dirubah, yang kedua karena pendamping gagal, dalam hal ini pendamping kurang dalam berinovasi untuk meberdayakan KPM", terang kadinsos.

Pentingnya sinergisitas anatar OPD dalam membantu permasalahan kemiskinan harus terus di tingkatkan. Memaksimalkan peran masing-masing OPD diharpakan bisa menjadi solusi mempercepat KPM keluar dari kemiskinan. Kadinsos mencontohkan jika di Dinas perinaker menyelenggarakan berbagai macam pelatihan, setidaknya dalam pelatihan itu melibatkkan KPM PKH. Dengan begitu KPM memiliki peningkatan keterampilan dan tahu bagaimana mengelola berbagai macam seperti hasil laut dan pertanian, sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Disektor pemasaran dinas PUPR bisa membantu dalam manajemen produksi, mualai dari pengemasan sampai dengan pemasaran.

Adanya kesepaham mengenai apa itu PKH juga perlu disampaikan kepada semua peserta rapat. Hasil final closing tahap 4 dimutahirkan KPM sejumlah 32.683 dengan nominal bantuan sebesar Rp 23.6 M. Besarnya bantuan untuk membantu masyarakat miskin untuk masing-masing komponen yang dimiliki KPM dengan indek bantuan sosial dalam setahun Bumil, balita, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.400.000, Anak SD Rp 900.000, SMP Rp 1.500.000, SMA Rp 2.000.000, ditambah bantuan tetap Rp 550.000 yang diterimakan diawal tahun. 

"Salah satu manfaat bantuan untuk peningkatan kebutuhan nutrisi ibu hamil dan balita, saya tidak ingin ada anak KPM PKH yang terkenan stunting baru, akan kami jadikan catatan khusus bagi pendampingnya untuk penilaian kinerja", tegas kadinsos

MENDORONG PERCEPATAN GRADUASI MANDIRI

Tahun 2019 target graduasi mandiri sebesar 8 %, hasil perhitungan Dinsos Provinsi setiap pendamping harus bisa mengraduasi KPM nya sebanyak 25 salam satu tahun. Jumlah graduasi mandiri Kabupaten Trenggalek untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2019 sebanyak 24 KPM. Angka yang masih cukup jauh dari target graduasi sebesar 2.375 KPM, namun kita harus optimis bisa mendekati angka tersebut.

Maka perlunya sinergisitas antar lintas OPD untuk turut andil ambil bagian untuk memfasilitasi KPM PKH bisa lebih cepat berdaya mandiri dan pada akhirnya mereka mampu keluar secara mandiri dari kesertaan PKH.

Kabupaten Trenggalek telah mengajukan anggaran melalui PAK untuk pengadaan stiker labelisasi rumah KPM PKH tahun ini. Dengan stiker ini semoga ada rasa malu bagi KPM yang kondisinya memang sudah kaya. Stiker ini sebagai penanda bagi rumah yang menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Pemerintah telah memberikan upaya masksimal dalam pengentasan kemiskinan yang salah satunya melalui program keluarga harapan. KPM PKH bisa dikatakan cukup istimewa, selain didampingi oleh pendamping sosial PKH dan mendapatkan bantuan PKH, mereka juga mendapatkan bantuan komplementaritas. Bantuan tersebut diantaranya mencakup kepemilikan KIS, KIP, BPNT, Subsidi listrik dan berbagai program bantuan lain dari pemerintah. Sinergistias ditingkat daerah yang perlu ditingkatkan kembali untuk memastikan KPM PKH mendapatkan komplementaritas. spv

Rakor ; SDM Pelaksana PKH harus Profesional

Trenggalek, (22/8) Bertempat di Gedung Bhawarasa terletak dilingkungan komplek pendapa Kabupaten Trenggalek berlangsung rapat rutinan setiap bulan biasa disebut rakor (rapat koordinasi) PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten Trenggalek dibulan agustus 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh sdm PKH berjumlah 95 pendamping sosial, 1 Korkab dan 4 APD sedangkan 1 SPV sedang dinas luar. Turut serta segenap pejabat Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas, Kabid Linjamsos, kasi jamsoskel dan hadir pula korwil PKH Jatim 4 bapak Agus Surya Pramana.

Acara dimulai pukul 08.10 WIB diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan Mars PKH. Kegiatan rakor ini selalu menjadi perhatian khusus bagi SDM PKH selain sebagai wahana silaturahim juga sebagai curah pendapat, evaluasi dan menyamakan presepsi terkait dengan pelaksanaan PKH di Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutannya Ibu Ratna Sulistyowati, M.Kes selaku Kepala Dinsos P3A mewanti-wanti agar SDM PKH bekerjakeras, hati-hati dan tetap waspada. Tugas sebagai pendamping PKH saat ini beban kerjanya semakin meningkat dan semuanya ditentukan oleh deadline, jika tidak sanggup bekerja dengan sungguh-sungguh silahkan mengundurkan diri, tandasnya.

Target graduasi mandiri tahun 2019 sebesar 8%, setelah dihitung untuk wilayah provinsi Jawa Timur target per pendamping harus menggraduasi KPM sebanyak 23 sampai dengan 25. Tentunya graduasi mandiri ini hasil dari proses pembinaan selama 5 tahun menjadi peserta PKH sampai pada akhirnya kesejahteraan keluarganya meningkat. Perbaikan data kemiskinan terus diupayakan guna membenahi sasaran dan kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria penerima bantuan sosial seperti PKH. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, diharapkan pendamping sosial PKH peka terhadap stuasi masalah sosial diwilayah pendampingan dan berperan aktiv dengan mengusulkan kepada pemerintah desa agar diajukan untuk masuk kedalam BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan.

Penyematan pin penghargaan bagi SDM PKH dengan Graduasi terbanyak

Semenjak adanya perubahan proses penyaluran bantuan sosial dari tunai ke non tunai pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bersama-sama memberikan akses kemudahan dalam bertransaksi bagi KPM PKH. Seperti didirikannya e-warong (elektronik warung gotong royong) bentuk kube yang diinisiasi oleh kementerian sosial dirjen fakmis selain upaya pemberdayaan juga menyediakan fasilitas pencairan bantuan sosial terlebih didaerah yang belum tersedia layanan perbankan, ATM dan agen-agen mitra bank. Hal ini seperti yang disinggung oleh Kepala Dinas Sosial P3A, meskipun e-warong ini merupakan binaan dari para KPM PKH sebagai pengurus namun diharapkan pendamping sosial tidak terlalu terlibat jauh dalam proses bisnisnya apalagi mengambil keuntungan dari ewarong.

Tantangan sebagai SDM PKH yang semakin berat mulai urusan data sampai dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial KPM dampingannya, seyogyanya pendamping bisa meprioritaskan pekerjaan utama sebagai pendamping sosial PKH. Senada apa yang disampaikan plt Kabid Linjamsos, bahwa tupoksi pendamping sudah jelas, harus bisa memilih dan memilah jangan sampai tugas ini hanya dilakukan ala kadarnya apalagi hanya sebagai pekerjaan sampingan. Kode etik SDM PKH sudah cukup jelas mengatur bagai mana sikap, perilaku dan tindakan dalam bekerja. Pendamping yang tidak bisa melaksanakan tupoksinya akan dievaluasi dan mendapat surat peringatan mulai sp1-3 tergantung derajad kesalahan, tandasnya.

Pada kesempatan ini korwil PKH Jatim 4 mengaris bawahi dan menegaskan apa yang disamapaikan oleh Kepala Dinas dan plt. Kabid Linjamsos Bapak Mustofa. Pendamping harus mengutamakan pekerjaannya sesuai klausul kontrak yang berlaku dan tidak mencoba untuk double job yang bertentangan dengan isi SK pendamping. Tangungjawab berat dan profesionalitas pendamping diuji, pendamping harus memberdayakan KPM bukan malah sebaliknya memperdayai karena tugas utama pendamping adalah merubah mindset KPM untuk lebih bersemangat dan kreatif agar segera lepas dari jerat kemiskinan. Perlunya menjalin intensifitas komunikasi positif dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas-dinas terkait dan masyarakat sekitar harus terus dijaga karena urusan masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri.

Korkab dan APD (administrasi Pangkalan Data) menyampaiakan beberpa pekerjaan yang segera diselesaikan, dimana mulai tgl 23 agustus - 05 september 2019 pendamping harus melakukan validasi sebagai konsekuensi menggenapkan jumlah KPM sesuai target nasional. Saat ini aplikasi e-PKH sudah disediakan versi android dan bisa dikerjakan secara offline, hal ini untuk mengantisipasi area yang tidak bisa diakses internet. P2U, editor SPV.