Trenggalek, 18 Juni 2019. Suasana lebaran masih cukup terasa dibulan syawal meskipun secara tradisi di Trenggalek puncak perayaan idul fitri hanya sampai dihari ke -7. Momentum bulan syawal ini dimanfaatkan bagi instansi pemerintahan yang sudah masuk hari kerja sebgai sarana untuk kegiatan halal bihalal. Begitu juga di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek juga menyelenggarakan hala bihalal bersama dengan segenap PSKS (Potensi sumber kesejahteraan sosial) yang mengangkat tema "Jadikanlah momentum halal bihalal ini sebagai sarana untuk saling memaafkan memperkuat hubungan silaturahmi, menjaga kerukunan dan kebersamaan".
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 255 peserta meliputi pegawai Dinsos, PPPA, PSKS (Tagana, TKSK, Sakti Peksos, Korteks, Pengurus LKSA, SDM PKH, KSB, Petugas SLRT, Puskesos), dan mitra Dinsos baik perorangan maupun lembaga. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Korwil Jatim 4 PKH Agus Surya Pramono.
Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten dr. Ratna Sulistyowati,M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dinas menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jumlah PSKS yang cukup banyak ini menjadi pioneer potensi sumber dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Maka dari itu keluarga besar ini harus senantiasa diruwat dan dirawat sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan demikian maka kerja-kerja sosial yang tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri ini bisa menjadi ringan dan cepat. Selain itu juga momen ini sebagai sarana saling memaafkan antar sesama peserta yang hadir.
RAPAT KOORDINASI SDM PKH
Acara halal bihalal berakhir pukul 12.00 setelah rehat dilanjutkan dengan rakor SDM PKH dan masih ditempat yang sama untuk efektifitas waktu. Kegiatan rakor langsung dipimpin oleh Plt. Kabid Linjamsos Bapak Mustofa. Sambutan dan arahan dari Kabid Linjamsos menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat komitmen dan mensuport berbagai kegiatan Pelaksanaan PKH di Kab. Trenggalek agar bisa berjalan dengan maksimal.
Beberapa rencana yang dipersiapkan oleh Dinsos diantaranya mengagendakan monev langsung pelaksanaan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping. Kegiatan ini sebagai upaya Dinas untuk memastikan pelaksanaan P2K2 tidak hanya sebatas pertemuan biasa, namun kualitas petemuan kelompok tersebut menjadi prioritas karena tujuan utamanya adalah adanya perubahan perilaku KPM (keluarga Penerima Manfaat) PKH. Pada bulan puasa kemarin sudah selesai dilaksanakan coaching P2K2 untuk modul PKPU yang dikoordinir oleh Peksos Supervisor.
Dianjutkan pak Kabid menyampaikan hasil laporan dari empat Korcam yang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan Dinsos Provinsi Jatim Pada tanggal 13 s.d 14 Juni di Surabaya minggu kemarin yang pada intinya adalah untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Strategi yang digunakan diantaranya, Dinsos telah menganggarkan melalui PAK untuk pengadaan stiker KPM PKH. Stiker tersebut nantinya akan ditempelkan dirumah KPM PKH yang sasaran utamanya itu KPM PKH yang terlihat mampu. Penempelan ini akan bekerjasama dengan satgas Bansos dan melibatkan pihak pemerintah desa untuk memfasilitasi penempelan stiker.
Dari perhitungan rasio target graduasi mandiri sesuai arahan dari Koreg (Koordinator Regional) PKH wilayah jawa, bahwa untuk Jawa Timur dengan SDM PKH sejumlah 5000 an Pendamping sosial ditargetkan masing-masing sebanyak 23-25 KPM PKH agar mereka bisa graduasi sejahtera mandiri. Berbagai upaya alternatif Untuk menyukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri Dinsos juga akan mengangarkan pengadaan kuesioner hasil dari pertemuan para korcam (13-14 Juni), harapanya adalah pendamping bisa membuat perangkingan status sosial ekonomi KPM.
Dinsos saat ini juga telah melatih petugas operator SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) dari desa agar mereka juga bisa melakukan verivali data kemiskinan dilingkungannya dan kemudian dientri kedalam aplikasi SIKSNG sehingga data BDT (Basis Data Terpadu) kemiskinan menjadi valid. Hasil pemutahiran tersebut harapanya adalah data kemiskinan terupdate sehingga KPM yang status sosial ekonominya sudah kaya bisa digantikan dengan yang masih miskin.
Dalam kesempatan ini Korwil Jatim 4 juga mensosialisasikan dan menjelaskan secara gamblang perihal graduasi mandiri. Istilah graduasi mandiri disini ada tiga kategori yang dimaksud, pertama graduasi alamiah, graduasi ini karena KPM PKH sudah tidak memiliki komponen. Kedua, Graduasi mandiri KPM PKH dengan status ekonominya sudah mampu. Ketiga, Graduasi Sejahtera Mandiri, dimana KPM PKH karena memiliki usaha yang dikelola mulai kecil sehingga berkembang. Graduasi mandiri disini penekannya adalah adanya kesadaran dari KPM PKH yang sudah mampu untuk mau keluar dari kepesertaan PKH, biasanya ditunjukkan dengan surat pernyataan.
Korwil juga mengapresiasi upaya Pemkab Trenggalek untuk mensukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri melalui berbagai macam inovasi. Seperti halnya penempelan Stiker sebagai penandaan identitas keluarga penerima bansos, namun korwil menegaskan untuk penggunaan bahasa jangan memakai kata MISKIN sesuai dengan surat edaran Dirjen Linjamsos, karena hal itu sama dengan labelisasi yang menurunkan martabat manusia. Selain itu juga pendamping sosial PKH harus telaten menjelaskan status kepertaan PKH dan komplementaritas yang dimiliki, pungkas korwil.
Di akhir sambutan Pak Tohir Kasi kebencanaan yang dulu juga sebagai mantan kasi yang membidangi PKH berpesanan agar kita sebagai pendamping sosial bekerja menggunakan prinsip pekerjaan sosial harus punya seni dalam memperlakukan KPM karena tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. (spv)