Meningkatkan Kemandirian KPM melalui Wirausaha

Tidak seperti biasanya pertemuan KPM PKH kali ini berbeda dengan kegiatan rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), saat ini para KPM sedang mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam acara Sosialisasi Kewirausahaan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). (12/11)

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 11-12 November 2020 di dua tempat yang berbeda. Hari pertama berada di Rumah Koordinator PKH desa Puru Kecamatan Suruh. Sedangkan pada tanggal 12 dilaksanakan di aula Kecamatan Bendungan. Sosialisasi ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 35 SDM PKH dan 65 KPM PKH berasal dari Kecamatan Suruh, dongko, pule dan bendungan. Turut hadir pula kepala Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek Ibu dr. Ratna Sulistyowati, M.Kes., Kabid Linjamsos beserta staf dan karyawan. Sebagai narasumber yakni Agus dan Kadir dari Komunitas laskar bambu, Hartanto dari Dinas Pertanian dan Meigik dari Dinas Komindag dan UMKM. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Mustofa,SE dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan KPM PKH agar lebih berdaya ekonomi, setidak-tidaknya lebih meningkat dari sisi pendapatannya. "Kegiatan ini masih awal, mengenalkan, memberikan motivasi kepada KPM PKH agar mempunyai semangat dan bisa segera mandiri dengan memulai usaha. Kegiatan ini nanti ada tindak lanjut untuk melatih secara spesifik keterampilan misalnya bagaimana menanam jahe ataupun jenis empon-empon agar tumbuh masimal".

Konsep sederhana yang sedang dipersiapkan oleh Dinsos PPPA sebagai upaya pemberdayaan terutama bagi KPM yang masih berusia muda. "Pemerintah kabupaten Trenggalek sedang mempersiapkan mencetak wirausahawan baru melalui program Japri dan female preneur untuk masyarakat Trenggalek yang berusia 18-39 Tahun, semoga nanti dari peserta yang hadir disini bisa terjaring program tersebut", ungkap Kepala DinsosPPPA.

Bantuan sosial sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran, dengan dibantu ini jangan sampai KPM PKH terbuai dan terus mengantungkan bantuan sosial. Seperti yang ada dalam pedoman PKH, dimana bantuan yang diterima itu bisa dipergunakan untuk modal usaha.  

Video Dokumentasi

Siap siap KPM PKH menerima BSB sampai Desember.

Bantuan Sosial Beras (BSB) diberikan pemerintah khusus bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 15 Kg untuk 3 bulan.

Bantuan sosial beras ini diberikan kepada KPM PKH sebagai bantuan untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 yang masih belum hilang di negeri ini.

Kementerian Sosial yang bertanggung jawab dalam penganggaran bantuan sosial beras bagi KPM PKH. Sedangkan penyedia beras telah ditunjuk perum bulog untuk mensuplai beras kualitas medium. Pendistribusian beras sampai ke tangan KPM juga telah ditunjuk transporter untuk melakukan droping ke titik terdekat kelompok KPM PKH.

BSB telah diterima KPM PKH periode Agustus-september-oktober. Dari hasil beberapa monev kepada KPM, lebih banyak KPM PKH puas dengan kualitas beras yang diterima. Meskipun beberapa ada yang mengatakan kondisi beras tidak putih dan bau apeg.

KPM PKH sangat terbantu dengan adanya BSB yang di terima sebanyak 45 Kg. Terlebih bagi KPM yang tidak dapat kerja akibat covid 19.

Admin mendapatkan kabar burung jika BSB akan diperpanjang sampai dengan Desember, namun kabar ini masih belum bisa dibenarkan.

Semoga pandemi segera berlalu dan kehidupan kembali normal seperti sebelum ada covid-19. Adm

Pendamping Sosial Harus Peka Terhadap Permasalahan Sosial

Bekerja menjadi Pendamping Sosial itu wajib dilandasi dengan hati yang ikhlas, karena pekerjaan ini banyak terdapat nilai ibadah yang jarang ditemukan pada pekerjaan lain. Berada diarea wisata watu lawang sebagai pokdarwis durensari tepatnya di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek berlangsung rapat koordinasi (rakor) Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Trenggalek, senin (26/10).

Wisata watulawang yang menyuguhkan keindahan alam, tumbuh rimbun pepohonan yang nampak hijau segar. Ditambah dengan bantaran sungai yang jernih dan deras menjadi suasana makin menyegarkan. Derasnya aliran sungai ini dimanfaatkan untuk objek wisata river tubing yang mampu menguji adrenalin saat mencoba wahana ini.

Kesempatan ini tak dibiarkan begitu saja oleh peserta rakor hanya melihat keindahan alam, namun kamera ponsel tak luput dari aktivitas swa foto maupun mengabadikan melalui vidio ponsel. Nampak sekumpulan peserta memilih spot foto, seperti diatas batu, gazebo, pinggiran sungai dan juga di lokasi batu yang menyerupai pintu, makanya wisata ini disebut watulawang.

Mengenalkan dan mempromosikan wisata lokal menjadi salah satu tujuan kegiatan rapat koordinasi (rakor) PPKH Kabupaten Trenggalek yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Makanya 14 kecamatan di kabupaten Trenggalek dijadikan lokasi rakor secara bergantian dan diutamakan didekat lokasi wisata.

"Rakor hari ini melepaskan kebiasaan rapat didalam ruangan, makanya kita bisa hadir semua tidak perlu dibuat 2 gelombang", kata kepala Dinsos PPPA, dr. Ratna Sulistyowati, M.Kes

Rakor ini dihadiri 109 SDM PPKH Kabupaten Trenggalek, kepala dinas, kabid linjamsos, kasi dan staf. Kegiatan ini nampak gayeng karena didukung oleh suasana alam yang menyejukkan.

Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, setiap peserta yang akan masuk di ruang rakor terlebih dahulu dicek suhu tubuh dan cuci tangan, tidak lupa masker selalu dipakai.

Acara dipandu oleh Ika Pendamping Sosial Kecamatan Karangan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan mars PKH yang dipimpin saudari Devi Korcam PKH Gandusari. Meskipun posisi duduk sebagian diluar gazebo tidak mengurangi semangatnya peserta rakor.

Ada beberapa hal penting yang ditekankan oleh Kadis diantaranya semangat sosial untuk selalu membantu berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. 

"Kalian bukan superhero yang bisa menyelesaikan permasalahan sosial  secara sendirian, beritahu kami jika memang tidak bisa diselesaikan sendiri, setidaknya kami bisa mengakseskan sistem sumber yang bisa dijadikan rujukan", ujar Kadinsos.

Laporan permasalahan sosial itu bisa sangat penting untuk diketahui dinsos, agar kami juga bisa memantau masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

Hal lain disampaikan oleh kabid linjamsos Mustofa, SE agar mengupdate data peserta PKH melalui aplikasi ePKH agar kondisi KPM termutakhir kan. Kemudian untuk KPM graduasi mandiri yang memiliki usaha, mereka bisa menjadi partner kita minimal dilibatkan dalam kegiatan pertemuan kelompok untuk memberikan semangat bagi KPM lain.

Tidak kalah penting lagi yakni SDM PKH wajib menjaga netralitas ditengah kontestasi pilkada kabupaten Trenggalek. Ags

Penyerahan Modul Kesejahteraan Sosial

Bupati Trenggalek Apresiasi SDM PKH Berprestasi

 Tepat di Bulan September 2020 menjadi momen bersejarah dimana tujuh tahun yang lalu Program Keluarga Harapan masuk di Kabupaten Trenggalek. Bertempat di Pendhapa Manggala Praja Nugraha dilaksanakan rapat koordinasi sekaligus peringatan ulang tahun ke tujuh PPKH Kabupaten Trenggalek, Senin (21/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dr. Ratna Sulistyowati beserta para pejabat struktural, Koordinator wilayah PKH Jatim 4 Agus Surya Permana, dan juga 109 SDM PKH Kabupaten Trenggalek. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PKH, dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh kepala Dinsos, PPPA. Dalam sambutanya dr. Ratna menyampaikan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT khususnya untuk PKH yang sudah tahun ke tujuh membersamai dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

"Terimakasih atas kerja keras semua SDM PKH yang sudah memberikan seluruh tenaga dan pikiran untuk bersama-sama mensukseskan program ini," ujar kadin.

Beliau berharap agar tetap meningkatkan kinerja sehingga tujuan program bisa tercapai. Dan juga karena SDM PKH ini sebagai pendamping sosial yang tentunya tidak hanya melulu mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, namun juga peduli terhadap permasalahan sosial dilingkungan dan harus peka terhadap permasalah sosial. Seperti yang saat ini diberikan apresiasi kepada pendamping sosial yang telah memliki inovasi dan prestasi.

Apresiasi tersebut diantaranya diberikan kepada:

1.       Misbahul Munir sebagai pendamping peduli rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan di kecamatan durenan

2.         SDM PKH Kecamatan Panggul sebagai SDM PKH peduli masyarakat miskin melalui kegiatan rutin bhakti social

3.         Eko Susanto sebagai Pendamping PKH peduli kesehatan warga miskin

4.          Hasnal Aulia Kamal sebagai pendamping pelopor graduasi mandiri

5.          Sunandar sebagai pendamping inovasi pengembangan kube kpm PKH

6.          Nuryanto sebagai Pendamping Peduli Stunting Di Kecamatan Suruh

7.         Hartono pendamping PKH peduli bansos bagi masyarakat miskin non KPM PKH

8.         Nurmaliah Sa’anin sebagai pendamping inovatif

Selain piagam penghargaan juga diberikan uang tunai oleh Bupati Trenggalek.

  

Bupati Trenggalek dalam sambutannya menaruh perhatian khusus Bupati Trenggalek kepada KPM PKH yang sudah graduasi mandiri, setidaknya dengan graduasi mandiri desil yang awalnya desil 1 berubah kondisi sosialnya meningkat menjadi desil 2 atau 3. 

"Njenengan itu ibarat kata menyentuh mereka yang ultra poverty, sing miskin yang disentuh dengan berbagai intervensi, maka mindset nya pendamping PKH jangan melanggengkan bantuannya", ujar Bupati.

Keberhasilan dari program ini ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, terlebih graduasi sejahtera mandiri yang memiliki usaha kecil. Pendamping diharapkan membantu kegiatan usahanya dengan menerapkan menejemen keuangan yang sesederhana mungkin, agar mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik dan mendaftarkan usahanya melalui OSS di Kecamatan, dimana semua prosesnya gratis. Dengan begitu usaha yang mereka kembangkan akan dibantu, semisal butuh tambahan modal usaha karena sudah ada ijin usaha dan catatan kas. Dengan memiliki bisnis plan melalui catatan kas, KPM graduasi bisa mengajukan bantuan usaha melalui KUR dengan plafound sampai dengan 25 juta tanpa jaminan dengan bunga 6 %.

Disamping itu KPM PKH wajib memiliki adminduk yang lengkap, "jangan sampai pendamping diam saja KPMnya belum memiliki kependudukan", imbuh Bupati. Kelengakapan adminduk menjadi syarat mutlak ketika akan mengakses bantuan dari perbankan.

 

Di akhir kegiatan melalui kegiatan potong tumpeng sebagai tanda rasa syukur atas perjalanan PKH memasuki usia tujuh tahun berjalan di Kabupaten Trenggalek.ags

Penerima Bansos PKH Kabupaten Trenggalek di Tahun 2020 Bertambah 8.844 CKPM

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program prioritas nasional pengentasan kemiskinan. PKH mulai diluncurkan zaman pemerintahan SBY pada tahun 2007 hingga kini masih cukup relevan sebagai program andalan yang kini jumlah penerima bansosnya mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada Tahun 2013 PKH baru masuk kabupaten trenggalek dengan KPM 13.456, dan kini jumlah KPM eksisting 32.858 (Juli 2020). Pada bulan juli 2020 Kabupaten Trenggalek mendapatkan penambahan Calon KPM (CKPM) sebanyak 8.844 tersebar se Kabupaten Trenggalek, Kecamatan yang mendapatkan penambahan terbesar berada di kecamatan Gandusari sejumlah 1085. Data tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

CKPM ini tidak lantas langsung menjadi KPM PKH namun melalui bisnis proses PKH yakni validasi. Validasi ini merupakan langkah awal pencocokan data awal Calon KPM PKH dengan bukti dan fakta terkini sesuai dengan kriteria penerima manfaat PKH. Mencocokkan kesesuaian keluarga data CKPM dengan Kartu Keluarga dan kondisi sesungguhnya, kesesuaian identitas (Nama, NIK), jumlah anggota rumah tangga. Kesesuaian data ini bertujuan agar diperolehnya data mandatory yang memenuhi KYC.

Proses validasi ini sangat penting karena ketepatan sasaran penerima PKH dimulai dari proses ini, biasanya dilakukan bertempat di Balai desa setempat. Sebelumnya mereka akan mendapatkan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) sebagai Calon KPM, lantas pendamping sosial menjelaskan seputar PKH dan kriteria penerima PKH. Adapun kriteria penerima PKH harus memenuhi syarat kepesertaan diantaranya terdaftar dalam DTKS, miskin dan memiliki komponen. Komponen dimaksud yakni komponen kesehatan meliputi Ibu hamil dan anak usia dini, komponen pendidikan yakni anak sekolah (SD, SMP, SMA), dan komponen kesejahteraan sosial yakni lansia 70 tahun keatas dan disabilitas berat. 

Penerima bantuan atau biasa disebut pengurus PKH berbasis keluarga inti, dimaksud adalah memiliki hubungan darah atau terikat secara hukum dalam satu garis keluarga yang terdapat dalam satu Kartu Keluarga (KK). Sebagai pengurus PKH diutamakan perempuan dewasa berusia 17 tahun, namun jika tidak ada bisa laki-laki dewasa yang tentunya memiliki hubungan tersebut.

Hasil validasi ini di masukkan melalui e PKH oleh pendamping sosial PKH yang bertugas sebagai pelaksana lapangan sampai pada ditetapkan sebagai KPM PKH oleh Kementerian sosial RI. Proses validasi ini perlu peran serta, dukungan pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan juga masyarakat agar kegaiatan validasi ini berjalan lancar sesuai harapan negara dalam pengentasan kemiskinan. (ags)

MENINGKATKAN POLA KERJA SDM PKH DI ERA NEW NORMAL

SDM PKH menjadi garda terdepan dalam pengentasan kemiskinan, hal ini tentu harus dibarengi dengan semangat dan kerja keras mendampingi KPM PKH agar segera mentas dari kemiskinan. Bertempat di aula kantor kecamatan Kampak dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksana program keluarga harapan Kabupaten Trenggalek, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (14 juli 2020)

Rakor ini dibagi dalam dua sesi, hal ini untuk membatasi peserta sesuai dengan protokol kesehatan dimasa pandemi, mengingat jumlah pendamping sosial PKH saat ini berjumlah 104 orang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala DinsosPPPA, Camat Kampak, Korwil PKH Jatim 4 dan seluruh SDM PKH Kabupaten Trenggalek.

Tantangan berat yang harus dihadapi bersama sebagai pendamping bansos, karena apapun bentuk bansos yang ada saat ini menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Seperti apa yang disampaikan camat Kampak Ibu Hasnawati, "ketepatan sasaran penerima bansos harus kita benar-benar kita perhatikan agar tidak ada kecemburuan, makanya kami di kecamatan Kampak selalu duduk bersama dan saling bekerjasama antara Pendamping PKH, TKSK dan pendamping desa,". 

Pemahaman berkaitan bantuan sosial khususnya PKH masih banyak yang belum paham apa saja yang menjadi kriteria penerima bantuan. Sehingga penafsiran yang salah sering menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Senada disampaikan Agus suryo Korwil PKH, "Permasalahan bansos yang utama itu ketepatan sasaran, kita harus mengawal dan bekerjasama dengan pemerintah desa agar data orang miskin valid". Proses pemutahiran data kemiskinan saat ini menjadi kewenangan pemerintah desa melalui mekanisme musdes. muskel dan data diupdate melalui aplikasi SIKS-NG, hal ini menjadi penting agar penerima bansos itu tepat sasaran. 

Korwil juga menambahkan bahwa saat ini kegiatan PKH cukup banyak yang harus segera dikerjakan, pemutahiran data KPM PKH, melaksanakan P2K2 dan validasi calon KPM PKH sejumlah 8.844 yang diambil dari penerima BSP (bantuan sosial pangan). Proses validasi ini merupakan langkah awal menentukan kesesuaian calon penerima PKH diantaranya mencocokkan data, komponen yang dimiliki dan tingkat kesejahteraan.

Kepala DinsosPPPA dr. Ratna Sulistyowati menegaskan bahwa dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengumpulkan orang seperti proses validasi yang kita laksanakan ini harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak adalah wajib harus dilaksanakan. New normal ini bukan berarti virus sudah berkurang dan kita boleh bebas aktivitas, virus masih tetap ada maka protokol kesehatan harus dipatuhi dengan disiplin. (ags)

PENEMPELAN STICKER DESA MALASAN KECAMATAN DURENAN

PPKH Duerenan melanjutkan giat penempelan sticker yang sudah di mulai hari jumat lalu oleh bapak Camat Zuhdan di desa Kendalrejo, maka acara penempelan sticker hari Rabu 29 januari 2020 sesuai rencana dilanjutkan di desa Malasan.

Dengan di dampingi bapak Sekdes Malasan, beberapa perangkat desa, BABINSA, BABINKANTIBMAS, empat pendamping sosial PKH juga mendapatkan atensi penuh dari pihak dinas dengan kehadiran bapak Tohir beserta Koordinator Kabupaten (korkab) dan Supervisor PKH serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Juga tak lupa, kemudian hadir adalah Koordinator Wilayah (PKH) bpk. Agus Suryo menyempatkan hadir dan sekaligus memantau kegiatan mulai dari awal hingga akhir.

Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama mulai pukul 08:00 hingga kurang lebih pukul 10:00 di Balai Desa Malasan.

Begitu selesai, langsung dilanjutkan dengan giat lapangan dengan mendatangi sasaran yang dimaksud. 

Yang pertama adalah ibu Tawinah dengan alamat dusun Lotekol RT 34 RW 09. KPM PKH yang menjadi ketua kelompok di dusun tersebut menyambut antusias kedatangan tim.

Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya bu Tawinah dengan suka rela langsung memberikan sinyal untuk graduasi mandiri. Contoh yang sangat baik mengingat beliau juga sudah lama menerima bansos PKH (2013) dan sudah merasakan adanya peningkatan taraf hidup signifikan semenjak mendapat bantuan.

Sasaran kedua adalah bu Mini dusun Botokidul RT 28 RW 07 yang merupakan kpm lama juga sejak 2013. Dari perbincangan dan pencocokan komponen serta menimbang dan mengingat, bu Mini juga memilih mundur dari PKH agar ada kesempatan bagi yang lainnya untuk merasakan. 

Tetapi karena bu Mini belum lepas dari data SIKSnG terkait BPNT dan KIS, maka walaupun sudah graduasi dari PKH ibu Mini tetap ditempeli sticker, dengan bansos dicentang BPNT dan KIS.

Sasaran ketiga, Veri Susanti dusun Botokidul RT 28 RW 08 nihil karena yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga lain waktu tim akan kembali ke sana.

Selanjutnya, giat ke sasaran keempat ibu Dariyah dsn Botokidul RT 27 RW 07. Seperti ibu ketua kelompok, ibu Dariyah juga memilih untuk Graduasi karena merasa sudah ada peningkatan taraf hidup yang signifikan.

Terakhir, sasaran kelima adalah ibu Siami beralamat di dusun Botokidul RT 25 RW 07. Beliau juga merupakan kpm pkh sejak tahun 2013 dan menyatakan mundur dari PKH agar ada kesempatan bagi yang lainnya untuk mendapatkan.

Demikian giat hari ini, yang akan dilanjutkan di hari-hari berikutnya hingga semua target dapat ditempeli sticker atau memutuskan graduasi mandiri. (P2U)

Stikerrisasi Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Durenan

Jam masih menunjukkan pukul 08:00 lebih sedikit ketika rombongan bapak camat Zuhdan sampai di pelataran balai desa Kendalrejo. 

Disambut oleh para pendamping sosial PKH, TKSK dan bapak kepala desa beserta jajarannya. 

Kedatangan rombongan dalam rangka untuk berkoordinasi dan sekaligus melaunching kegiatan stickerisasi penerima bansos, dengan sasaran adalah KPM (keluarga penerima manfaat) PKH dan BPNT.

Nampak dalam rombongan juga hadir babinsa dan babinkantibmas sebagai representasi dari tiga pilar.

Setelah menggelar rapat koordinasi di balai desa Kendalrejo, bapak camat berkenan untuk ikut serta dalam tim penempelan sticker yang akan menjalankan tugasnya setelah rakor.

Yang pertama dituju adalah rumah Supatmi, penerima PKH sejak 2013 beralamat di RT 01 RW 01. Namun rupanya sang empunya rumah lebih memilih untuk graduasi mandiri daripada rumahnya ditempeli sticker.

Bapak camat nampak memyambut antusias peristiwa langka tersebut dengan memberikan apresiasi kepada ibu Supatmi yang sudah mempunyai usaha loundry agar lebih giat lagi dalam bekerja dan sikapnya tersebut dapat dicontoh oleh yang lain. 

Pemasangan sticker kemudian dilanjutkan di rumah bu Suparti RT 03 RW 01 yang langsung dilakukan oleh bapak camat setelah yang bersangkutan bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia ditempeli sticker.

Agenda hari ini, dilanjutkan sampai menjelang sholat jumat bersama tiga pilar, setelah di tengah acara bapak camat mohon pamit karena harus mengikuti acara lainnya.

Secara keseluruhan acara berjalan lancar  dan akan terus berlanjut hingga desa berikutnya.

FDS Fokus : Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Trenggalek

Trenggalek (18/19). Kabupaten Trenggalek ditetapkan sebagai daerah prioritas penanganan stunting dari 100 Kab./ kota. Alasan ini kemudian PPKH Kab. Trenggalek melakukan Pelatihan mandiri (coaching) P2K2 fokus untuk modul kesehatan dan gizi. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kwarcab pramuka Kabupaten Trenggalek yang diikuti oleh 12 orang  pendamping sosial PKH dari tujuh kecamatan. Sedangkan fasilitatornya dari SDM PKH yang sudah pernah mendapatkan diklat FDS, yakni pendamping sosial PKH Kec. Trenggalek Nurmaliah sa'anin, Kec. Suruh Nuryanto dan Peksos SPV PKH Kab. Trenggalek. Rangkaian kegiatan FDS Fokus sebelum dilaksanakan pelatihan mandiri terlebih dahulu peksos SPV melakukan penyisiran data anak KPM PKH khususnya anak balita yang masuk stunting.

Turut hadir bapak budiono kasi jamsoskel dan kabid linjamsos Bapak Mustofa yang sekaligus membuka kegiatan pelatihan mandiri. Bapak kabid mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk bagian integritas SDM PKH yang peka terhadap permasalahan stunting. Harapannya jangan sampai ada lagi anak KPM PKH yang stunting, dan harusnya tidak terjadi karena bantuan sosial yang diterima bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi anaknya.

Pada bulan februari 2019 PPKH Kab. Trenggalek melalui Dinsos, PPPA bersurat kepada Dinkes Kab. Trenggalek untuk memperoleh data anak yang masuk kategori stunting. Selain itu untuk memastikan perkembangan data terkini, pendamping sosial juga langsung mengkonfirmaasi kepada bidan desa dan posyandu untuk verifikasi data anak KPM PKH yang stunting. Data tersebut sebagai langkah awal untuk intervensi stunting di Trenggalek.

Family development session (FDS) Fokus merupakan salah satu implementasi Manajemen Kasus bagi Peksos Supervisor sebagai bagian dari upaya implementasi kejadian kusus. FDS untuk tujuan penanganan kasus spesifik yang dialami oleh KPM atau Anggota Keluarganya. 

FDS atau dalam istilah formalnya disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan memberikan edukasi kepada KPM PKH untuk meningkatkan kapasitas kemampuan keluarga. KPM dimampukan dalam beberpapa hal yang terangkum dalam 5 modul diantaranya modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul pengelolaan ekonomi keluarga, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak dan modul kesejahteraan sosial. Kelima modul tersebut wajib tersampaikan kepada KPM. Model penyampaian bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan KPM seperti misalnya yang saat ini FDS Fokus yang dilaksanakan oleh PPKH Kab. Trenggalek.

Lokus yang menjadi prioritas ada di tujuh kecamatan 10 desa yakni kecamatan Trenggalek desa dawuhan, kecamatan bendungan desa botoputih, kecamatan pogalan desa kedunglurah, kecamatan gandusari desa jajar, kecamatan Dongko desa cakul, kecamatan karangan desa kayen, kecamatan suruh, desa puru, desa nglebo, desa mlinjon, desa ngrandu.

PKH ikut andil dalam penangan dan pencegahan stunting karena bantuan sosial yang diterima setiap tiga bulan sekali bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan nutrisi dan gizi ibu hamil dan balita, serta KPM dibekali kemampuan life skill melalui P2K2. (spv)

Halal Bihalal Dinsos, PPPA dan Rakor SDM PKH Kabupaten Trenggalek

Trenggalek, 18 Juni 2019. Suasana lebaran masih cukup terasa dibulan syawal meskipun secara tradisi di Trenggalek puncak perayaan idul fitri hanya sampai dihari ke -7. Momentum bulan syawal ini dimanfaatkan bagi instansi pemerintahan yang sudah masuk hari kerja sebgai sarana untuk kegiatan halal bihalal. Begitu juga di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek juga menyelenggarakan hala bihalal bersama dengan segenap PSKS (Potensi sumber kesejahteraan sosial) yang mengangkat tema "Jadikanlah momentum halal bihalal ini sebagai sarana untuk saling memaafkan memperkuat hubungan silaturahmi, menjaga kerukunan dan kebersamaan".

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 255 peserta meliputi pegawai Dinsos, PPPA, PSKS (Tagana, TKSK, Sakti Peksos, Korteks, Pengurus LKSA, SDM PKH, KSB, Petugas SLRT, Puskesos), dan mitra Dinsos baik perorangan maupun lembaga. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Korwil Jatim 4 PKH Agus Surya Pramono.

Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten dr. Ratna Sulistyowati,M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dinas menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jumlah PSKS yang cukup banyak ini menjadi pioneer potensi sumber dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Maka dari itu keluarga besar ini harus senantiasa diruwat dan dirawat sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan demikian maka kerja-kerja sosial yang tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri ini bisa menjadi ringan dan cepat. Selain itu juga momen ini sebagai sarana saling memaafkan antar sesama peserta yang hadir.

RAPAT KOORDINASI SDM PKH

Acara halal bihalal berakhir pukul 12.00 setelah rehat dilanjutkan dengan rakor SDM PKH dan masih ditempat yang sama untuk efektifitas waktu. Kegiatan rakor langsung dipimpin oleh Plt. Kabid Linjamsos Bapak Mustofa. Sambutan dan arahan dari Kabid Linjamsos menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat komitmen dan mensuport berbagai kegiatan Pelaksanaan PKH di Kab. Trenggalek agar bisa berjalan dengan maksimal.

Beberapa rencana yang dipersiapkan oleh Dinsos diantaranya mengagendakan monev langsung pelaksanaan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping. Kegiatan ini sebagai upaya Dinas untuk memastikan pelaksanaan P2K2 tidak hanya sebatas pertemuan biasa, namun kualitas petemuan kelompok tersebut menjadi prioritas karena tujuan utamanya adalah adanya perubahan perilaku KPM (keluarga Penerima Manfaat) PKH. Pada bulan puasa kemarin sudah selesai dilaksanakan coaching P2K2 untuk modul PKPU yang dikoordinir oleh Peksos Supervisor.

Dianjutkan pak Kabid menyampaikan hasil laporan dari empat Korcam yang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan Dinsos Provinsi Jatim Pada tanggal 13 s.d 14 Juni di Surabaya minggu kemarin yang pada intinya adalah untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Strategi yang digunakan diantaranya, Dinsos telah menganggarkan melalui PAK untuk pengadaan stiker KPM PKH. Stiker tersebut nantinya akan ditempelkan dirumah KPM PKH yang sasaran utamanya itu KPM PKH yang terlihat mampu. Penempelan ini akan bekerjasama dengan satgas Bansos dan melibatkan pihak pemerintah desa untuk memfasilitasi penempelan stiker.

Dari perhitungan rasio target graduasi mandiri sesuai arahan dari Koreg (Koordinator Regional) PKH wilayah jawa, bahwa untuk Jawa Timur dengan SDM PKH sejumlah 5000 an Pendamping sosial ditargetkan masing-masing sebanyak 23-25 KPM PKH agar mereka bisa graduasi sejahtera mandiri. Berbagai upaya alternatif Untuk menyukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri Dinsos juga akan mengangarkan pengadaan kuesioner hasil dari pertemuan para korcam (13-14 Juni), harapanya adalah pendamping bisa membuat perangkingan status sosial ekonomi KPM.

Dinsos saat ini juga telah melatih petugas operator SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) dari desa agar mereka juga bisa melakukan verivali data kemiskinan dilingkungannya dan kemudian dientri kedalam aplikasi SIKSNG sehingga data BDT (Basis Data Terpadu) kemiskinan menjadi valid. Hasil pemutahiran tersebut harapanya adalah data kemiskinan terupdate sehingga KPM yang status sosial ekonominya sudah kaya bisa digantikan dengan yang masih miskin.

Dalam kesempatan ini Korwil Jatim 4 juga mensosialisasikan dan menjelaskan secara gamblang perihal graduasi mandiri. Istilah graduasi mandiri disini ada tiga kategori yang dimaksud, pertama graduasi alamiah, graduasi ini karena KPM PKH sudah tidak memiliki komponen. Kedua, Graduasi mandiri KPM PKH dengan status ekonominya sudah mampu. Ketiga, Graduasi Sejahtera Mandiri, dimana KPM PKH karena memiliki usaha yang dikelola mulai kecil sehingga berkembang. Graduasi mandiri disini penekannya adalah adanya kesadaran dari KPM PKH yang sudah mampu untuk mau keluar dari kepesertaan PKH, biasanya ditunjukkan dengan surat pernyataan.

Korwil juga mengapresiasi upaya Pemkab Trenggalek untuk mensukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri melalui berbagai macam inovasi. Seperti halnya penempelan Stiker sebagai penandaan identitas keluarga penerima bansos, namun korwil menegaskan untuk penggunaan bahasa jangan memakai kata MISKIN sesuai dengan surat edaran Dirjen Linjamsos, karena hal itu sama dengan labelisasi yang menurunkan martabat manusia. Selain itu juga pendamping sosial PKH harus telaten menjelaskan status kepertaan PKH dan komplementaritas yang dimiliki, pungkas korwil.

Di akhir sambutan Pak Tohir Kasi kebencanaan yang dulu juga sebagai mantan kasi yang membidangi PKH berpesanan agar kita sebagai pendamping sosial bekerja menggunakan prinsip pekerjaan sosial harus punya seni dalam memperlakukan KPM karena tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. (spv)

UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK, DINSOS P3A MELATIH KPM PKH MEMBUAT ANYAMAN BAMBU

Watulimo, 08 April 2019. Sebanyak 20 peserta KPM PKH mengikuti pembukaan pelatihan pembuatan nyaman dari bambu bagi kelompok usaha bersama (KUBE PKH). Kegiatan ini dilaksanakan dirumah ibu Ngainem  Rt 5 rw 2 KPM PKH Desa Watulimo. 

Peserta pelatihan merupakan pilihan dari KPM PKH yang masih produktif, diwakili oleh masing-masing desa se Kecamatan Watulimo. Peserta yang dipilih tersebut yakni KPM yang memiliki keahlian atau sudah terbiasa membuat "reyeng".

Dalam sambutan mas Mustofa Plt. Kabid Linjamsos menyampaikan bahwa pelatihan ini akan dilaksnakan selama 6 hari kedepan, harapannya semua peserta bisa aktiv dan jangan sampai absen dari kegiatan pelatiahan. Karena tahun ini terakhir untuk melatih KPM PKH dari beberpa kali pelatihan yang telah selesai ditahun lalu, dan kebetulan dipilih kecamatan watulimo sebagai sasaran penerima pelatihan. Karena tidak semua KPM mendaptakan kesempatan ini dimohon untuk bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, Imbuhnya.

Kecamtan Watulimo sangat tepat untuk dikembangkan berbagai produk yang bisa dijual ditempat-tempat wisata terutama sebagai cindera mata yang terbuat dari anyaman bambu. Mengingat juga ketersediaan bahan baku bambu yang cukup banyak ini menjadi nilai tambah untuk bisa dikembangkan lagi. 

Menurut pak Tohir, saat ini bahan baku dari bambu diwilayah watulimo lebih banyak digunakan untuk membuat reyeng atau tempat ikan pindang yang harganya tidak seberapa. Nah dengan dilatih mengembangkan bentuk anyaman dengan berbagai motif dan bentuk sehingga meningkatkan nilai jual, tandasnya.

Berbagai macam potensi terasebut jika dioptimalkan maka tentu sacara bertahap akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut diantaranya sumber daya alam dan potensi dikawasan wisata. Tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan berbagai potensi yang ada tersebut.

Selain itu pak Suhadi kasi kesra kecamatan watulimo juga menghimbau kepada peserta pelatihan untuk kiranya hasil pelatihan ini tidak hanya untuk dimiliki sendiri namun juga agar bisa di "gethok tularkan" dengan siapapun yang minat dengan pembuatan aneka anyaman. Senada juga disampaikan oleh perangkat desa watulimo, dan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah ditunjuk menjadi tempat pelatihan.

Adapun sebagai instruktur kegiatan pelatihan ini yaitu bapak Katno dari wonoanti kec. Gandusari. Beliau pengrajin anyaman bambu yang hasil produknya sudah sampai ke manca negara.

Diawal kegitan pembukaan ini pak katno berpesan kepada peserta peltihan, kunci kesuksesan dalam memproduksi hasil karya ini adalah serius dan tekun. Memahami setiap tahapan sampai dengan finishing. Meskipun saat ini nanti ada yang hanya bisa menganyam saja, kami menerima hasil anyaman mentah untuk kami oleh, pungkas pak katno.

Diakhir sambutan mas tofa menyampaikan juga instruksi dari bupati Trenggalek bahwa untuk mengurangi sampah plastik dihimbau segala bentuk kegiatan dilingkungan pemerintah daerah untuk sedianya menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai oleh tanah, seperti wadah makanan minuman dan lain-lain. Hal ini bisa juga menjadi peluang untuk memproduksi "besek" sebagai wadah makanan.Spv