Minggu, 01 Desember 2019

Gebyar PKH, Bupati Tantang 5 KPM PKH Kec. Karangan yang Berani Graduasi Mandiri tahun depan





Pagi ini pukul 06.00 WIB dihalaman kantor kecamatan karangan tidak seperti biasanya, ribuan orang yang didominasi ibu-ibu tampak antusias mengikuti gerakan instruktur senam. Ternyata mereka adalah KPM PKH sekecamatan Karangan sedang mengikuti gebyar PKH. 30/11

Gebyar PKH Kecamatan Karangan ini bertujuan untuk sosialisasi, memberikan motivasi kepada KPM PKH sekecamatan Karangan dan juga memberikan penghargaan bagi KPM yang Graduasi Mandiri, ungkap elita ketua pelaksana.


Rangkaian kegiatan gebyar PKH ini diantaranya, senam masal yang diikuti oleh 1200 KPM PKH sekecamatan Karangan, perwakilan 20 KPM PKH Graduasi Mandiri dari kecamatan karangan, kecamatan suruh dan kecamatan pule. Selain itu juga ada pembagian puluhan dorprize yang diundi melalui kupon yang diberikan panitia, dengan hadiah utama sebuah sepeda lipat persembahan dari sponsor. Dukungan kegiatan ini diantaranya pemerintah kabupaten Trenggalek, paguyuban e-warong, BNI46, sawuaji ponsel, BPJS Ketenagakerjaan, BNR, unilever, aloha, dan hiburan oleh alexelektone.


Salah satu bisnis proses dalam PKH yakni graduasi, jelas korkab. Ada graduasi alami yakni mereka yang sudah tidak memiliki komponen dan yang satunya graduasi mandiri. Graduasi jenis kedua ini yang menjadi tujuan PKH dengan adanya perubahan perilaku, sikap, mental dan meningkatnya kesejahteraan KPM. 

Pada pukul 09.00 WIB Bupati Trenggalek hadir disambut dengan lagu mars PKH dan yel2 PKH, meskipun cuaca cukup terik tak menyurutkan semangat para ibu ibu KPM. Seremonial pertama dengan memberikan piagam penghargaan kepada 20 orang KPM Graduasi Mandiri.

"Bapak ibu disini apakah ada yang pingin terus menerima bantuan selamanya", awal sambutan Bupati Trenggalek menyapa peserta gebyar PKH.


Tidak hanya itu, bahkan Mas Ipin (sapaan akrab) menantang 5 orang KPM yang siap graduasi mandiri tahun depan akan diberikan uang tunai Rp 500.000 saat itu juga. Lima orang yang berani menerima tantangan yakni ibu Sulistiani dari sumberingin ingin buka warung makanan, Nurhayati jualan jagung rebus, mutmainah usaha batu bata, Ribut astuti toko mracang, dan Yuniarti dari kedungsigit yang ingin punya ternak sapi.

Keberhasilan dari sebuah program bantuan sosial itu dimana seorang penerima tidak lagi bergantung pada bantuan. Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga berkat dari kegigihannya dalam usaha yang dimilikinya. (spv)

Kamis, 14 November 2019

SDM PKH Kabupaten Trenggalek Goes To Jogja


Adzan subuh memecah kesunyian pagi saat rintik hujan disertai  kabut tebal menyelimuti   kawasan wisata Kaliurang Yogyakarta, 02 November 2019 kemarin saat rombongan Pendamping sosial PKH dan Dinsos & P3A Trenggalek tiba dan beristirahat sejenak sambil beribadah di sebuah masjid. Bukan tanpa tujuan jika rombongan sepagi itu sudah tiba di Kaliurang karena pagi hari sudah harus melakukan aktifitas bersama di lereng Merapi yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut.


Dengan mengendarai tiga bus dan sekitar 120-an SDM yang tergabung di dalamnya, agenda rombongan  Peningkatan Kapasitas SDM PKH  tersebut  yang pertama dilakukan adalah outbond di Kali Kuning, lereng gunung Merapi. Outbond dengan bermaterikan permainan-permainan kekompakan yang menggabungkan olahraga, intelegensia dan emosi para peserta mampu membuat riuh kawasan tersebut di tengah situasi cuaca yang kurang bersahabat.



Acara tersebut kemudian diakhiri dengan closing statement oleh Kabid Linjamsos, pak Mustofa, SE terkait tugas dan posisi (tupoksi) strategis  pendamping sosial PKH dalam pengentasan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas mulia tersebut pendamping tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus kompak, menaati peraturan dan yang terpenting tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan jabatan.



Selanjutnya pada hari kedua, 03 November 2019 bertempat di Tara Hotel Yogyakarta semua SDM wajib mengikuti sesi Peningkatan Kapasitas SDM PKH lanjutan dari rangkaian acara kemarin  dengan tema,  PENINGKATAN KUALITAS SDM PKH TERKAIT POSISI STRATEGIS PKH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN dengan narasumber Drs. Prih Wardoyo, MPA dari BBP3KS Regional III Kemensos RI di Yogyakarta dan Feri Istanto, S.Sos,M.Ec.dev dari Dinsos Sleman.

Dalam sesi tersebut banyak pelajaran yang bisa diambil terkait manajemen PKH baik di lapangan dan di kantor terutama menghadapi tuntutan jaman yang mengharuskan setiap data bisa terupdate sesuai fakta yang ada.


Dari Pak Prih yang merupakan Widya Iswara senior, banyak narasi-narasi dan pengalaman baru yang bisa disuritauladani selain belajar angka-angka dan data kemiskinan di Jawa Timur dan kebijakan pemda dan pemprov dalam mengatasi hal tersebut. Semisal solusi jitu bagaimana pendamping sosial PKH harus memposisikan dirinya di lapangan agar tetap fokus dalam pemberantasan kemiskinan dan juga etos kerja di lapangan.

Ada beberapa etos kerja unggul yang dipaparkan oleh beliau yaitu: Pertama, KERJA ITU IBADAH, Kerja adalah pengabdian, aku sanggup bekerja serius. Kedua, KERJA ITU SUCI, kerja adalah panggilanku, aku sanggup bekerja benar. Ketiga, KERJA ITU SENI, kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif. Keempat, KERJA ITU AMANAH, kerja adalah tanggungjawabku, aku sanggup bekerja tuntas. Kelima, KERJA ITU SEHAT, kerja adalah aktualisasi, aku sanggup bekerja keras. Keenam, KERJA ITU ANUGRAH , kerja itu kehidupan, aku sanggup bekerja hebat. Ketujuh, KERJA ITU KEHORMATAN, kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul. Kedelapan, KERJA ITU MULIA, kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna.

Karena itu Pak Prih menekankan untuk menjadi PENDAMPING SOSIAL yang SIP (Santun, Integritas dan Profesional) dan merujuk pada Praktik-praktik profesional pekerjaan sosial  agar dalam jangka waktu 6 tahun mampu menggraduasi 100% KPM dan jangan berpikir apabila semua KPM diwisuda ganti pendamping yang berposisi sebagai KPM karena pekerjaan sosial tidak akan pernah ada habisnya.
.
Demikian juga dari kasi Pemberdayaan Sosial Dinsos Sleman, pak Feri, yang membawakan makalah berjudul PERCEPATAN GRADUASI MANDIRI BAGI KPM PKH KABUPATEN SLEMAN yang menyoroti upaya percepatan graduasi dengan pendataan KPM tepat sasaran, memotivasi melalui P2K2 dan home visit dan juga dimotivasi melalui pertemuan khusus.

Selain itu, pak Kasi juga menyoroti terkait program paska graduasi dengan tetap menitikberatkan komplementaritas (BPNT, KUBE, KIS dan KIP), perlindungan sosial (JPS pendidikan dan JPS kesehatan) , bantuan modal (bantuan UEP PKH graduasi) dan penghargaan (semisal piagam dari bupati). Dari paparan tersebut, ada banyak pengalaman lapangan yang perlu ditindaklanjuti para pendamping Trenggalek utamanya terkait Sosialisasi Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM).

Rangkaian acara Pembelajaran kemudian ditutup dengan sesi motivasi dengan menghadirkan motivator kelahiran Padang yang sudah lama menetap di Yogyakarta yaitu Kiki F. Wijaya. Motivator handal ini tidak saja mampu membuat semangat para peserta PKH, tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran kolektifitas yang penuh dengan empati dan simpati sehingga diharapkan nantinya para peserta ketika sudah di lapangan mampu memanajemen dan mengontrol emosi, kesadaran untuk berbagi dan mengurangi egosentrisme.(131119/P2U)

Sabtu, 28 September 2019

MEMAKSIMALKAN POTENSI DI PUNCAK MIRI


Di hari ke 28 bulan September tahun 2019 ini tanpa ragu aku gas motor bebekku ke arah salah satu dusun di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Meskipun hari ini sabtu, tak menyurutkan semangatku untuk bertemu dengan ibu-ibu KPM PKH dampinganku. Dusun Miri, bagi yang belum akrab dengan daerah ini pasti bilang “wow, mbak njenengan wantun minggah?”.  Tak heran, karena untuk mencapai lokasi Miri ini dibutuhkan keberanian. Selain melewati tanjakan curam yang dikenal dengan sebutan tumpak tekek, kondisi jalanpun terbilang tidak mulus karena rabat betonnya sudah banyak yang rusak.


Bulan ini jadwal P2K2 untuk kelompok Miri Regular, anggotannya terdiri dari KPM PKH kohort 2013 dan 2016 yang berjumlah 30 orang. Bertempat di kediaman Ibu Marikem RT 32 RW 8, kami akan belajar bersama Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha. Tepat pukul 8.30 sesi yang ketiga yaitu Memulai Usaha dilanjutkan  dengan  menggali potensi yang dapat dikembangkan di daerah dan kelompok tersebut. Materi di Modul sudah tersampaikan dibulan sebelumnya. 

Di luar dugaan, ternyata dikelompok ini sudah ada beberapa KPM yang memilik usaha. Bu Nyami, beliau membuat kue dan menjajakannya di lingkungan sekolah, beberapa KPM membuat kerajinan dari anyaman bambu yang sering disebut pithi. Ada juga yang membuat tas dari limbah gelas plastik. Dan yang lagi trending topik dikalangan KPM dampinganku adalah membuat wadah ikan dari bambu. Reyeng, hari ini kami akan belajar cara membuatnya.

Beberapa KPM sudah mahir membuat reyeng, mereka juga sudah bisa menikmati hasil dari usaha ini. Oleh karena itu, para renyenger ini ingin membagikan ilmunya kepada anggota kelompok lainnya yang belum memiliki usaha agar bisa maju bersama. Syukurlah, anggota yang lainpun menanggapinya dengan penuh kegembiraan dan semangat yang luar biasa.

Dengan antusias kami belajar membuat reyeng bersama mulai dari pemotongan bambu. Tipsnya pilih bambu yang masih basah agar mudah dipasah. Potongan bambu itu ada 3 yakni ukuran 18cm dan 25cm untuk alas dan 55 cm untuk bagian pinggir reyeng. Bagian alasnya dianyam menggunakan cetakan dengan tujuan agar ukurannya sama besar dengan jumlah pasahan bambu yang panjang 4 lajur dan yang pendek 6 lajur. Kemudian anyam bagian pinggirnya dengan dinam wareg. Selesai itu dibagian paling atas kunci  dengan tali yang terbuat dari serpihan bambu yang dinam wareg juga. Terakhir, rapikan dengan memotong sisa bambu yang tidak terpakai menggunakan gunting khusus.


Antusias para KPM PKH kelompok MIRI REGULAR ini begitu luar biasa, baik ketika menerima materi dan juga ketika melakukan pelatihan membuat kerajinan reyeng ini. Harapan mereka begitu besar untuk mencapai kesejahteraan. Dengan memiliki usaha mereka becita-cita untuk dapat menabung. Karena selama ini pendapatan keluarga mereka masih tergolong kecil. “Cukup damel betah saben dinten lan mbayar sekolah lare sampun alhamdulillah bu.,” begitulah kalimat yang sering aku dengar.  Kesadaran tentang pentingnya menabung agar terhindar dari hutang dan untuk memenuhi kebutuhan darurat sudah mulai terbangun. (RMA)

Kamis, 19 September 2019

FDS Fokus : Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Trenggalek


Trenggalek (18/19). Kabupaten Trenggalek ditetapkan sebagai daerah prioritas penanganan stunting dari 100 Kab./ kota. Alasan ini kemudian PPKH Kab. Trenggalek melakukan Pelatihan mandiri (coaching) P2K2 fokus untuk modul kesehatan dan gizi. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kwarcab pramuka Kabupaten Trenggalek yang diikuti oleh 12 orang  pendamping sosial PKH dari tujuh kecamatan. Sedangkan fasilitatornya dari SDM PKH yang sudah pernah mendapatkan diklat FDS, yakni pendamping sosial PKH Kec. Trenggalek Nurmaliah sa'anin, Kec. Suruh Nuryanto dan Peksos SPV PKH Kab. Trenggalek. Rangkaian kegiatan FDS Fokus sebelum dilaksanakan pelatihan mandiri terlebih dahulu peksos SPV melakukan penyisiran data anak KPM PKH khususnya anak balita yang masuk stunting.


Turut hadir bapak budiono kasi jamsoskel dan kabid linjamsos Bapak Mustofa yang sekaligus membuka kegiatan pelatihan mandiri. Bapak kabid mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk bagian integritas SDM PKH yang peka terhadap permasalahan stunting. Harapannya jangan sampai ada lagi anak KPM PKH yang stunting, dan harusnya tidak terjadi karena bantuan sosial yang diterima bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi anaknya.

Pada bulan februari 2019 PPKH Kab. Trenggalek melalui Dinsos, PPPA bersurat kepada Dinkes Kab. Trenggalek untuk memperoleh data anak yang masuk kategori stunting. Selain itu untuk memastikan perkembangan data terkini, pendamping sosial juga langsung mengkonfirmaasi kepada bidan desa dan posyandu untuk verifikasi data anak KPM PKH yang stunting. Data tersebut sebagai langkah awal untuk intervensi stunting di Trenggalek.


Family development session (FDS) Fokus merupakan salah satu implementasi Manajemen Kasus bagi Peksos Supervisor sebagai bagian dari upaya implementasi kejadian kusus. FDS untuk tujuan penanganan kasus spesifik yang dialami oleh KPM atau Anggota Keluarganya. 


FDS atau dalam istilah formalnya disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan memberikan edukasi kepada KPM PKH untuk meningkatkan kapasitas kemampuan keluarga. KPM dimampukan dalam beberpapa hal yang terangkum dalam 5 modul diantaranya modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul pengelolaan ekonomi keluarga, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak dan modul kesejahteraan sosial. Kelima modul tersebut wajib tersampaikan kepada KPM. Model penyampaian bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan KPM seperti misalnya yang saat ini FDS Fokus yang dilaksanakan oleh PPKH Kab. Trenggalek.


Lokus yang menjadi prioritas ada di tujuh kecamatan 10 desa yakni kecamatan Trenggalek desa dawuhan, kecamatan bendungan desa botoputih, kecamatan pogalan desa kedunglurah, kecamatan gandusari desa jajar, kecamatan Dongko desa cakul, kecamatan karangan desa kayen, kecamatan suruh, desa puru, desa nglebo, desa mlinjon, desa ngrandu.

PKH ikut andil dalam penangan dan pencegahan stunting karena bantuan sosial yang diterima setiap tiga bulan sekali bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan nutrisi dan gizi ibu hamil dan balita, serta KPM dibekali kemampuan life skill melalui P2K2. (spv)

Rabu, 11 September 2019

PERTEMUAN KELOMPOK PKH BERSAMA DENGAN BHABINKAMTIBMAS



Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Jam 10.30 WIB dilaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau biasa kami sebut pertemuan Kelompok atau istilah lainnya family development sessions (FDS). Kegiatan ini bertempat di rumah bu Subarmi RT 02 Dusun Gandu Desa Gamping Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Pertemuan Kelompok PKH/FDS merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilaksakan oleh pendamping bersama KPM PKH. Dimana pada saat pertemuan membahas, menyampaikan informasi seputar PKH dan juga kegiatan FDS ini belajar bersama untuk  modul kesehatan dan gizi. Pertemuan ini  dihadiri oleh 36 KPM PKH.

Hari selasa kemarin merupakan hari spesial bagi KPM PKH Dusun Gandu Desa Gamping karena pada pertemuan itu dihadiri oleh Bripka Agus Mulyono, S.H.,M.H. selaku BKTM Desa Gamping. Jadi dalam kesempatan ini ada 2 sesi, materi yang diterima oleh KPM PKH. Sesi Pertama diberikan kesempatan untuk saya selaku Pendamping Sosial PKH Kecamatan Suruh yang menyampaikan materi terkait dengan Modul Kesehatan dan Gizi. Fokusnya pada materi pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Sedangkan pada sesi kedua Bripka Agus Mulyono, S.H.,M.H. menjelaskan peningkatan pemahaman tentang Kebakaran dan juga menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan bantuan sosial.

Modul kesehatan dan gizi ini, kami belajar besama untuk sesi satu yakni pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Point pentingnya yakni, pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan, diantaranya : Pemeriksaan ke-1 pada usia kandungan sebelum 3 bulan, pemeriksaan ke-2 pada usia kandungan 4-6 bulan, pemeriksaan ke-3 dan ke-4 pada usia kandungan 7-9 bulan.

Tetapi ada baiknya Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil memiliki resiko kehamilan 4 terlalu, Terlalu Muda (usia ibu hamil kurang dari 20 tahun), Terlalu Tua (usia ibu hamil lebih dari 35 tahun), Terlalu Dekat Jarak Kehamilan (jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun). Terlalu banyak anak (ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih).

Selain itu ibu hamil juga bisa mengikuti kelas ibu hamil di Polindes/Puskesmas untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kehamilan. Pemeriksaan Kesehatan setelah melahirkan minimal 3 kali. Pertama: 6 jam-3 hari setelah melahirkan. Kedua: hari ke 4-28 hari setelah melahirkan. Ketiga: hari ke 29-42 hari setelah melahirkan.

Setalah kami membahas materi P2K2 kemudian dilanjutkan sesi kedua, membahas tentang Peningkatan Pemahaman tentang Kebakaran dan juga menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan yang disampaikan oleh Bripka Agus Mulyono, S.H.,M.H. selaku BKTM Desa Gamping. Menurutnya pada musim kemarau seperti sekarang ini sangat rawan kebakaran, oleh karena itu warga diminta sangat berhati-hati. Sebagai contoh kecil tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan karena juga bisa menimbulkan kebakaran.

Kebakaran bisa terjadi akibat kecerobohan dan kelalaian manusia. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Kebakaran.

Pertama, penyebab: kebakaran terjadi karena adanya penyebab sebagai contoh listrik konslet, buang puntung sembarangan, tabung gas bocor.

Kedua, mencegah.  lebih baik mencegah sebelum terjadi, pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara pemasangan alat listrik yang SNI, periksa peralatan listrik secara berkala, jaga kondisi  tabung jangan sampai bocor, pantau anak saat bermain api.

Ketiga, penanganan: apabila terjadi kebakaran kita perlu mengambil langkah,. selamatkan orang yang ada di lokasi, jika ada korban segera bawa ke puskesmas terdekat, dan juga janga lupa selamatkan harta benda.

Pada kesempatan ini BKTM juga menjelaskan akan pentingnya memahami bantuan Sosial, termasuk didalamnya PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Berikut pesan Bripka kepada para peserta peretemuan kelompok diantaranya :
Bagi KPM PKH yang sudah sejahtera/mampu mohon kesadarannya untuk keluar secara mandiri atau mau Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) karena jika sudah mampu tetap merima bantuan, itu sama halnya tindakan KORUPSI dan bertentangan dengan Hukum.
Jangan mengandalkan Bantuan Negara, berusahalah untuk Mandiri. Belajarlah memulai menjadi masyarakat yang Produktif.
Orangtua harus punya motivasi akan pendidikan anaknya ke jenjang yang tinggi.
Usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan tidak hanya direncanakan, apapun usahanya.

Salam PKH, Salam Sejahtera bagi kita semua..!!!!!!

Ditulis oleh Nuryanto S.Pd ( Pendamping Sosial PKH Kecamatan Suruh).

Selasa, 03 September 2019

2.953 MENJADI CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pogalan, 3/9. Pagi ini segenap pegawai kantor Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek terlihat heran melihat beberapa nenek-nenek sudah berkumpul di Sasana Among Praja Kecamatan Pogalan. Mereka tentunya tidak sedang ikut apel pagi, namun menghadiri undangan pertemuan awal sebagai calon keluarga penerima manfaat (CKPM) PKH.

Pukul 09.00 WIB seremonial pertemuan awal dan validasi dimulai, kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Sekcam Pogalan, Kasi Jamsokel Budiyono, Kepala desa, Korkab PKH, SPV, Puskemas, Unit Dikpora, BPD dan Calon KPM PKH. Acara dimualai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh sari pendamping PKH. 
Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan dalam bisnis proses PKH untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat agar benar-benar sesuai dengan kriteria sebagai syarat peserta PKH. Beberapa hari sebelum acara ini diselenggarakan, terlebih dahulu masing-masing pendamping sosial melakkan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan data-data calon KPM PKH. Pemerintah desa tentunya sudah memahami kondisi sosial masyarakat di desanya, usulan dalam seleksi calon KPM ini menjadi cara awal agar tepat kriteria. Selain itu pendamping juga melakukan kunjungan kerumah calon KPM agar mengetahui secara langsung kondisi rumah dan lingkungan CKPM, dan juga menyerahkan surat undangan pertemuan awal atau biasa disebutnya SUPA.

Dalam sambutan pembukaan sekcam menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang apa itu PKH. Bagi kepala desa yang hadir atau perwakilan, informasi ini bisa disampaikan kepada masyarakatnya dan bisa menjawab jika ada yang bertanya tentang PKH. Terutama bagi calon penerima PKH, aturan-aturan didalam PKH harus diperhatikan betul. Sehingga penggunaan bantuan nanti bisa tepat guna dan bermanfaat.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang diundang disini sebagai calon yaa.. belum menjadi KPM, nanti akan dilakukan validasi untuk mencocokkan data. Jadi nanti kalau ada yang belum sesuai dengan kriteria menjadi peserta PKH sesuai syarat yang ditentukan jangan nggrundel", kata Ibu Sekcam.
Dalam kegiatan validasi ini nanti calon KPM diharapkan menyampaikan informasi apa adanya, misalnya menunjukkan kepemilikan kartu KKS, KIS, KIP yang dimiliki atau pekerjaan, kata Bapak Budiyono Kasi Jamsoskel. Dia menambahkan bahwa menjadi KPM PKH itu harus memenuhi syarat kriteri, diantaranya masyarakat pra sejahtera, memiliki komponen bumil, balita, anak sekolah, lansia dan disabilitas. Disamping itu setelah nanti ditetapakan menjadi KPM PKH harus melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH, misalnya bumil memeriksakan kesehatan di puskesmas, bidan atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian anak sekolah harus rajin tidak boleh bolos. ujar pak kasi.

Senada juga disampaikan Antok selaku korkab PKH, bahwa kewajiban menjadi KPM PKH harus ditunaikan jika tidak ingin bantuannya dicabut. Setiap bulan wajib mengikuti P2K2 atau pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Korkab menjelaskan berkaitan dengan data validasi calon KPM, bahwa Trenggalek mendapatkan calon KPM sebanyak 2.953 yang kemudian data tersebut divalidasi oleh pendamping PKH diseleksi apakah sesuai kriteria ataukah tidak. Calon KPM ini untuk menggenapkan target 10 juta KPM PKH nasional yang datanya diambilkan dari basis data terpadu (BDT) kemiskinan. Terangnya korkab.

Acara inti pertemuan awal diberikan oleh korcam PKH kecamatan Pogalan Eko Surohmad. Pak Eko menjelaskan perihal seputar PKH, syarat mendapatkan PKH, hak-hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk non tunai yang diterimakan setiap tiga bulan sekali melaui rekening BNI. Setelah kegiatan validasi ini dan bagi calon KPM yang dinyatakan eligible menerima PKH akan dipanggil lagi untuk buka rekening kolektiv. Kartu Keluarga Sejahter (KKS) mereka terimakan pada saat burekol yang berfungsi mirip ATM sebagai alat transaksi keuangan.
Kesempatan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para peserta. Kades Ngadirejo dan Gembleb memanfaatkan untuk berdiskusi dengan para pihak yang paham tentang aturan dalam PKH. Hal-hal yang dipetanyakan kriteria disabilitas, apakah cacat karena akibat kecelakaan itu bisa menjadi komponen disabilitas, karena didesa kami masyarakat yang demikian kondisinya ada. Pertanyaan tersebut dijawab oleh korkab PKH yang menyampaikan bahwa dirinya juga pernah menjadi orang dengan disabilitas selama 3 bulan memakai krek, dibantu spv mejelaskan komponen disabilitas yang dimaksud yakni disabilitas berat yang tidak bisa melakukan aktivitas mandiri.
Kecamatan Pogalan mendapatkan kuota 80 calon KPM, namun setelah kami seleksi dengan kepala desa dan kunjungan langsung, hari ini calon KPM yang diundang sebanyak 65 calon KPM. 15 calon KPM yag tidak dihadirkan ada yang sudah meninggal dunia, kondisinya sejahtera. Kegiatan validasi ini mencocokan data yang nanti akan dijadikan data awal untuk buka rekening kolektiv. spv

Selasa, 27 Agustus 2019

Labelisasi Rumah KPM PKH akan segera direalisasi




RAPAT TIM KOORDINASI PKH KAB. TRENGGALEK
Trenggalek, 27/8. Rapat koordinasi kali ini istimewa karena langsung dipimpin oleh bapak sekda Kabupaten Trenggalek. Bertempat di ruang Bhawarasa Lantai dua, rakor dihadiri oleh lintas OPD diantaranya Kepala Dikpora, Dispendukcapil, Perinaker, Kemenag, Dinkes, Bapeda, camat se kabupaten Trenggalek, Korcam PKH. 

Sebagai kata pembuka sekda Trenggalek menyambut baik keberadaan PKH di Trenggalek yang sangat membantu dalam penurunan angka kemiskinan dan turut membantu dalam meningkatkan produktifitas KPM. 

"Terimakasih kepada para pendamping yang telah bekerja dengan penuh semangat, sehingga membantu masyarakat bisa sejahtera dan bisa mengajukan graduasi mandiri", ungkap bapak sekda.

Kegiatan rapat bersama Timkor ini salahsatu agenda rutin yang biasanya dilaksanakan satu kali tiap semester, yang bertujuan memperkuat untuk sinergisitas keberhasailan program dan upaya meningkatkan produktifitas penerima manfaat dengan dukungan peran masing-masing OPD. 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr. Ratna Sulistyowati mendapatkan kesempatan pertama menjelaskan progres pelaksanaan PKH di Kabupaten Trenggalek untuk periode Januari samapai dengan Agustus 2019. PKH masuk di Trenggalek mulai tahun 2013, jika ditinjau dari aturan kepsertaan PKH tahun ini terakhir KPM kohort 2013 menerima PKH. Mereka harus dilihat kemajuannya setelah sekian lama mendapatkan bantuan dan pendampingan. Resertifikasi ini bertujuan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program dan proses pendampingan. "Ada dua hal kenapa KPM tidak segera bisa keluar dari kemiskinan, yang pertama karena mental miskin yang sulit dirubah, yang kedua karena pendamping gagal, dalam hal ini pendamping kurang dalam berinovasi untuk meberdayakan KPM", terang kadinsos.

Pentingnya sinergisitas anatar OPD dalam membantu permasalahan kemiskinan harus terus di tingkatkan. Memaksimalkan peran masing-masing OPD diharpakan bisa menjadi solusi mempercepat KPM keluar dari kemiskinan. Kadinsos mencontohkan jika di Dinas perinaker menyelenggarakan berbagai macam pelatihan, setidaknya dalam pelatihan itu melibatkkan KPM PKH. Dengan begitu KPM memiliki peningkatan keterampilan dan tahu bagaimana mengelola berbagai macam seperti hasil laut dan pertanian, sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. Disektor pemasaran dinas PUPR bisa membantu dalam manajemen produksi, mualai dari pengemasan sampai dengan pemasaran.


Adanya kesepaham mengenai apa itu PKH juga perlu disampaikan kepada semua peserta rapat. Hasil final closing tahap 4 dimutahirkan KPM sejumlah 32.683 dengan nominal bantuan sebesar Rp 23.6 M. Besarnya bantuan untuk membantu masyarakat miskin untuk masing-masing komponen yang dimiliki KPM dengan indek bantuan sosial dalam setahun Bumil, balita, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.400.000, Anak SD Rp 900.000, SMP Rp 1.500.000, SMA Rp 2.000.000, ditambah bantuan tetap Rp 550.000 yang diterimakan diawal tahun. 

"Salah satu manfaat bantuan untuk peningkatan kebutuhan nutrisi ibu hamil dan balita, saya tidak ingin ada anak KPM PKH yang terkenan stunting baru, akan kami jadikan catatan khusus bagi pendampingnya untuk penilaian kinerja", tegas kadinsos

MENDORONG PERCEPATAN GRADUASI MANDIRI

Tahun 2019 target graduasi mandiri sebesar 8 %, hasil perhitungan Dinsos Provinsi setiap pendamping harus bisa mengraduasi KPM nya sebanyak 25 salam satu tahun. Jumlah graduasi mandiri Kabupaten Trenggalek untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2019 sebanyak 24 KPM. Angka yang masih cukup jauh dari target graduasi sebesar 2.375 KPM, namun kita harus optimis bisa mendekati angka tersebut.

Maka perlunya sinergisitas antar lintas OPD untuk turut andil ambil bagian untuk memfasilitasi KPM PKH bisa lebih cepat berdaya mandiri dan pada akhirnya mereka mampu keluar secara mandiri dari kesertaan PKH.

Kabupaten Trenggalek telah mengajukan anggaran melalui PAK untuk pengadaan stiker labelisasi rumah KPM PKH tahun ini. Dengan stiker ini semoga ada rasa malu bagi KPM yang kondisinya memang sudah kaya. Stiker ini sebagai penanda bagi rumah yang menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Pemerintah telah memberikan upaya masksimal dalam pengentasan kemiskinan yang salah satunya melalui program keluarga harapan. KPM PKH bisa dikatakan cukup istimewa, selain didampingi oleh pendamping sosial PKH dan mendapatkan bantuan PKH, mereka juga mendapatkan bantuan komplementaritas. Bantuan tersebut diantaranya mencakup kepemilikan KIS, KIP, BPNT, Subsidi listrik dan berbagai program bantuan lain dari pemerintah. Sinergistias ditingkat daerah yang perlu ditingkatkan kembali untuk memastikan KPM PKH mendapatkan komplementaritas. spv





Sabtu, 24 Agustus 2019

Rakor ; SDM Pelaksana PKH harus Profesional


Trenggalek, (22/8) Bertempat di Gedung Bhawarasa terletak dilingkungan komplek pendapa Kabupaten Trenggalek berlangsung rapat rutinan setiap bulan biasa disebut rakor (rapat koordinasi) PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten Trenggalek dibulan agustus 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh sdm PKH berjumlah 95 pendamping sosial, 1 Korkab dan 4 APD sedangkan 1 SPV sedang dinas luar. Turut serta segenap pejabat Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas, Kabid Linjamsos, kasi jamsoskel dan hadir pula korwil PKH Jatim 4 bapak Agus Surya Pramana.

Acara dimulai pukul 08.10 WIB diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan Mars PKH. Kegiatan rakor ini selalu menjadi perhatian khusus bagi SDM PKH selain sebagai wahana silaturahim juga sebagai curah pendapat, evaluasi dan menyamakan presepsi terkait dengan pelaksanaan PKH di Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutannya Ibu Ratna Sulistyowati, M.Kes selaku Kepala Dinsos P3A mewanti-wanti agar SDM PKH bekerjakeras, hati-hati dan tetap waspada. Tugas sebagai pendamping PKH saat ini beban kerjanya semakin meningkat dan semuanya ditentukan oleh deadline, jika tidak sanggup bekerja dengan sungguh-sungguh silahkan mengundurkan diri, tandasnya.

Target graduasi mandiri tahun 2019 sebesar 8%, setelah dihitung untuk wilayah provinsi Jawa Timur target per pendamping harus menggraduasi KPM sebanyak 23 sampai dengan 25. Tentunya graduasi mandiri ini hasil dari proses pembinaan selama 5 tahun menjadi peserta PKH sampai pada akhirnya kesejahteraan keluarganya meningkat. Perbaikan data kemiskinan terus diupayakan guna membenahi sasaran dan kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria penerima bantuan sosial seperti PKH. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, diharapkan pendamping sosial PKH peka terhadap stuasi masalah sosial diwilayah pendampingan dan berperan aktiv dengan mengusulkan kepada pemerintah desa agar diajukan untuk masuk kedalam BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan.

Penyematan pin penghargaan bagi SDM PKH dengan Graduasi terbanyak

Semenjak adanya perubahan proses penyaluran bantuan sosial dari tunai ke non tunai pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bersama-sama memberikan akses kemudahan dalam bertransaksi bagi KPM PKH. Seperti didirikannya e-warong (elektronik warung gotong royong) bentuk kube yang diinisiasi oleh kementerian sosial dirjen fakmis selain upaya pemberdayaan juga menyediakan fasilitas pencairan bantuan sosial terlebih didaerah yang belum tersedia layanan perbankan, ATM dan agen-agen mitra bank. Hal ini seperti yang disinggung oleh Kepala Dinas Sosial P3A, meskipun e-warong ini merupakan binaan dari para KPM PKH sebagai pengurus namun diharapkan pendamping sosial tidak terlalu terlibat jauh dalam proses bisnisnya apalagi mengambil keuntungan dari ewarong.

Tantangan sebagai SDM PKH yang semakin berat mulai urusan data sampai dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial KPM dampingannya, seyogyanya pendamping bisa meprioritaskan pekerjaan utama sebagai pendamping sosial PKH. Senada apa yang disampaikan plt Kabid Linjamsos, bahwa tupoksi pendamping sudah jelas, harus bisa memilih dan memilah jangan sampai tugas ini hanya dilakukan ala kadarnya apalagi hanya sebagai pekerjaan sampingan. Kode etik SDM PKH sudah cukup jelas mengatur bagai mana sikap, perilaku dan tindakan dalam bekerja. Pendamping yang tidak bisa melaksanakan tupoksinya akan dievaluasi dan mendapat surat peringatan mulai sp1-3 tergantung derajad kesalahan, tandasnya.

Pada kesempatan ini korwil PKH Jatim 4 mengaris bawahi dan menegaskan apa yang disamapaikan oleh Kepala Dinas dan plt. Kabid Linjamsos Bapak Mustofa. Pendamping harus mengutamakan pekerjaannya sesuai klausul kontrak yang berlaku dan tidak mencoba untuk double job yang bertentangan dengan isi SK pendamping. Tangungjawab berat dan profesionalitas pendamping diuji, pendamping harus memberdayakan KPM bukan malah sebaliknya memperdayai karena tugas utama pendamping adalah merubah mindset KPM untuk lebih bersemangat dan kreatif agar segera lepas dari jerat kemiskinan. Perlunya menjalin intensifitas komunikasi positif dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas-dinas terkait dan masyarakat sekitar harus terus dijaga karena urusan masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri.

Korkab dan APD (administrasi Pangkalan Data) menyampaiakan beberpa pekerjaan yang segera diselesaikan, dimana mulai tgl 23 agustus - 05 september 2019 pendamping harus melakukan validasi sebagai konsekuensi menggenapkan jumlah KPM sesuai target nasional. Saat ini aplikasi e-PKH sudah disediakan versi android dan bisa dikerjakan secara offline, hal ini untuk mengantisipasi area yang tidak bisa diakses internet. P2U, editor SPV.

Selasa, 23 Juli 2019

Nenek Janda Masuk Desil 4 / 4+


Trenggalek (23/7). Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya untuk melakukan perbaikan data kemiskinan yang kini dijadikan sebagai objek sasaran penerima manfaat berbagai program.

Beberapa pekan lalu pemutahiran data KPM PKH yang tergolong masuk dalam desil 4 dan 4+ untuk diverifikasi ulang status sosial ekonomi. Harusnya menurut data jika KPM PKH masuk kategori desil 4 dan 4+ sudah tidak layak menerima bansos PKH dalam arti sudah sejahtera dan seharusnya dikeluarkan dari kepesertaan, karena penerima bansos PKH diambil dari desil 1 dan 2. Namun data tersebut perlu diverifikasi ulang untuk kevalidan data oleh sdm PKH di daerah.

Sejalan dengan hal itu korwil PKH Jatim 4 Agus Surya Pramono melakukan monitoring KPM PKH yang dinilai data masuk desil tersebut. Melalui Numaliah sa'anin pendamping sosial PKH Kecamatan Trenggalek, menunjukkan kepada salah satu rumah KPM yang ternyata tida sesuai dengan data.

"saya tidak tahu kenapa beliau masuk desil 4, padahal menurut saya masih layak menerima bantuan PKH" kata Anin.


Adalah mbah MARMINI KPM PKH no peserta 350311016050022 sebagai komponen lansia yang tinggal dirumah tua beralamat di Singomenggalan RT 06 RW 02 RT 006 Kelurahan Sumbergedong. Di usia 66 tahun nenek ini masih cukup gesit untuk mengais rejeki di sebuah rumah produksi tempe kripik. Berangkat mulai subuh hingga pukul 14.30 menjadi rutinitas setiap hari bekerja menggoreng tempe kripik yang menjadi jajanan khas Kabupaten Trenggalek.

"Mbah mohon maaf saya dari Korwil PKH maksud datang kesini untuk memastikan kabenaran data yang kami terima, menurut data mbah Marmi ini sudah masuk kategori orang kaya", kata pembuka korwil PKH Jatim 4 Agus Surya Pramono.

"Jika ternyata data yang kami terima tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan maka kami akan membetulkan kesalahan data tersebut", ungkapnya lagi.

Marmini seorang janda setelah suaminya meninggal sekitar setengah tahun yang lalu. Dia menceritakan beberapa perjalanan hidupnya yang pada akhirnya menetap dirumah peninggalan orangtuanya. Sebelumnya nenek ini bermukim tidak menetap di beberapa tempat, sempat terakhir kontrak rumah di RT 01 Kelurahan Sumbergedong. Kini tinggal berdua dengan anak bungsu yang bekerja sebagai penjaga malam di SDN 1 Surondakan. Lalu kenapa kondisi seperti ini masuk kategori desil 4 / 4+.


Dalam kesempatan tersebut korwil menjelaskan bahwa, ada kemungkinan pada saat pendataan dulu nenek ini tinggal dirumah yang bagus meskipun statusnya masih kontrak. Ataukah bisa jadi ada human error/ kesalahan pada saat memasukkan data kedalam Basis Data Terpadu (BDT), sehingga terbaca nenek ini masuk kategori 4 dan 4+. spv

Rabu, 19 Juni 2019

Halal Bihalal Dinsos, PPPA dan Rakor SDM PKH Kabupaten Trenggalek


Trenggalek, 18 Juni 2019. Suasana lebaran masih cukup terasa dibulan syawal meskipun secara tradisi di Trenggalek puncak perayaan idul fitri hanya sampai dihari ke -7. Momentum bulan syawal ini dimanfaatkan bagi instansi pemerintahan yang sudah masuk hari kerja sebgai sarana untuk kegiatan halal bihalal. Begitu juga di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek juga menyelenggarakan hala bihalal bersama dengan segenap PSKS (Potensi sumber kesejahteraan sosial) yang mengangkat tema "Jadikanlah momentum halal bihalal ini sebagai sarana untuk saling memaafkan memperkuat hubungan silaturahmi, menjaga kerukunan dan kebersamaan".


Kegiatan tersebut diikuti sekitar 255 peserta meliputi pegawai Dinsos, PPPA, PSKS (Tagana, TKSK, Sakti Peksos, Korteks, Pengurus LKSA, SDM PKH, KSB, Petugas SLRT, Puskesos), dan mitra Dinsos baik perorangan maupun lembaga. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Korwil Jatim 4 PKH Agus Surya Pramono.


Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten dr. Ratna Sulistyowati,M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dinas menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jumlah PSKS yang cukup banyak ini menjadi pioneer potensi sumber dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Maka dari itu keluarga besar ini harus senantiasa diruwat dan dirawat sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan demikian maka kerja-kerja sosial yang tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri ini bisa menjadi ringan dan cepat. Selain itu juga momen ini sebagai sarana saling memaafkan antar sesama peserta yang hadir.

RAPAT KOORDINASI SDM PKH

Acara halal bihalal berakhir pukul 12.00 setelah rehat dilanjutkan dengan rakor SDM PKH dan masih ditempat yang sama untuk efektifitas waktu. Kegiatan rakor langsung dipimpin oleh Plt. Kabid Linjamsos Bapak Mustofa. Sambutan dan arahan dari Kabid Linjamsos menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat komitmen dan mensuport berbagai kegiatan Pelaksanaan PKH di Kab. Trenggalek agar bisa berjalan dengan maksimal.


Beberapa rencana yang dipersiapkan oleh Dinsos diantaranya mengagendakan monev langsung pelaksanaan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping. Kegiatan ini sebagai upaya Dinas untuk memastikan pelaksanaan P2K2 tidak hanya sebatas pertemuan biasa, namun kualitas petemuan kelompok tersebut menjadi prioritas karena tujuan utamanya adalah adanya perubahan perilaku KPM (keluarga Penerima Manfaat) PKH. Pada bulan puasa kemarin sudah selesai dilaksanakan coaching P2K2 untuk modul PKPU yang dikoordinir oleh Peksos Supervisor.
Dianjutkan pak Kabid menyampaikan hasil laporan dari empat Korcam yang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan Dinsos Provinsi Jatim Pada tanggal 13 s.d 14 Juni di Surabaya minggu kemarin yang pada intinya adalah untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Strategi yang digunakan diantaranya, Dinsos telah menganggarkan melalui PAK untuk pengadaan stiker KPM PKH. Stiker tersebut nantinya akan ditempelkan dirumah KPM PKH yang sasaran utamanya itu KPM PKH yang terlihat mampu. Penempelan ini akan bekerjasama dengan satgas Bansos dan melibatkan pihak pemerintah desa untuk memfasilitasi penempelan stiker.

Dari perhitungan rasio target graduasi mandiri sesuai arahan dari Koreg (Koordinator Regional) PKH wilayah jawa, bahwa untuk Jawa Timur dengan SDM PKH sejumlah 5000 an Pendamping sosial ditargetkan masing-masing sebanyak 23-25 KPM PKH agar mereka bisa graduasi sejahtera mandiri. Berbagai upaya alternatif Untuk menyukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri Dinsos juga akan mengangarkan pengadaan kuesioner hasil dari pertemuan para korcam (13-14 Juni), harapanya adalah pendamping bisa membuat perangkingan status sosial ekonomi KPM.

Dinsos saat ini juga telah melatih petugas operator SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) dari desa agar mereka juga bisa melakukan verivali data kemiskinan dilingkungannya dan kemudian dientri kedalam aplikasi SIKSNG sehingga data BDT (Basis Data Terpadu) kemiskinan menjadi valid. Hasil pemutahiran tersebut harapanya adalah data kemiskinan terupdate sehingga KPM yang status sosial ekonominya sudah kaya bisa digantikan dengan yang masih miskin.

Dalam kesempatan ini Korwil Jatim 4 juga mensosialisasikan dan menjelaskan secara gamblang perihal graduasi mandiri. Istilah graduasi mandiri disini ada tiga kategori yang dimaksud, pertama graduasi alamiah, graduasi ini karena KPM PKH sudah tidak memiliki komponen. Kedua, Graduasi mandiri KPM PKH dengan status ekonominya sudah mampu. Ketiga, Graduasi Sejahtera Mandiri, dimana KPM PKH karena memiliki usaha yang dikelola mulai kecil sehingga berkembang. Graduasi mandiri disini penekannya adalah adanya kesadaran dari KPM PKH yang sudah mampu untuk mau keluar dari kepesertaan PKH, biasanya ditunjukkan dengan surat pernyataan.


Korwil juga mengapresiasi upaya Pemkab Trenggalek untuk mensukseskan Graduasi Sejahtera Mandiri melalui berbagai macam inovasi. Seperti halnya penempelan Stiker sebagai penandaan identitas keluarga penerima bansos, namun korwil menegaskan untuk penggunaan bahasa jangan memakai kata MISKIN sesuai dengan surat edaran Dirjen Linjamsos, karena hal itu sama dengan labelisasi yang menurunkan martabat manusia. Selain itu juga pendamping sosial PKH harus telaten menjelaskan status kepertaan PKH dan komplementaritas yang dimiliki, pungkas korwil.

Di akhir sambutan Pak Tohir Kasi kebencanaan yang dulu juga sebagai mantan kasi yang membidangi PKH berpesanan agar kita sebagai pendamping sosial bekerja menggunakan prinsip pekerjaan sosial harus punya seni dalam memperlakukan KPM karena tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. (spv)

Rabu, 10 April 2019

BERKAT PELATIHAN DARI DINSOS TRENGGALEK, BU YUN LULUS DARI KEPESERTAAN PKH



Qurrotun A'yuni seorang ibu rumah tangga yang terampil membuat aneka jajanan, beralamat di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Ibu dengan  dua orang anak ini merupakan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sejak tahun 2013 dengan No Peserta PKH 350304000200082. Ia salah satu peserta Pelatihan Kube tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Pelatihan yang bertempat di Sekretariat PPKH Kecamatan Kampak pada saat itu fokusnya pada pengolahan makanan,  meskipun sebenarnya masih ada potensi KPM yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Pelatihan ini bertujuan agar mereka memiliki keahlian dan secara bertahap bisa berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi KPM melalui usaha. Pada saat pelatihan KPM mendapatkan berbagai macam resep cara mengolah kue dan juga uang saku yang kemudian oleh ibu ini dipakai langsung untuk membeli peralatan kue yang dibutuhkan.



Mbak Yun sapaan akrabnya, serius dan tekun mengasah ketrampilan dan mulai fokus jualan kue basah dititipkan disekolah-sekolah terdekat. Bantuan PKH yang rutin dia terima, sebagian kecil untuk membayar kredit alat-alat kue di “mendring” istilah jawanya. Sekarang Mbak Yun sudah bisa melayani pesanan masyarakat setempat untuk berbagai hajatan. Semakin hari semakin banyak yang datang untuk pesan kue. Keuntungan yang didapat sudah bisa dikatakan cukup sebagai sumber pendapatan selain yang diperoleh dari suaminya dengan pekerjaan sopir disebuah layanan jasa kontraktor.

Mendengar istilah Graduasi Mandiri dan Keluarga Tidak Mampu yang disampaikan oleh pendamping social PKH pada waktu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) membuat hatinya menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum tersentuh program khususnya PKH. Karena hal ini Mbak Yun KPM PKH asal desa Karangrejo Kecamatan Kampak ini menyatakan mengundurkan diri dari kepesertaan PKH pada tanggal 9 Februari 2019.

Ditulis oleh : NURMAWATI, S.Pd (Korcam PKH Kec. Kampak)

Selasa, 09 April 2019

PENDAMPINGAN ANAK KPM PKH TIDAK MAU SEKOLAH


Jam digital di tangan sudah menunjukkan pukul 13:45, tak terasa hampir 1 jam P2K2 di Kebonsari berlangsung di sabtu siang ini, cuaca yang redup memaksa untuk mempercepat kegiatan Rutin bulanan yang menjadi kewajiban tiap penerima bantuan PKH. Pada hari ini kembali saya menyampaikan materi pengasuhan dan pendidikan bagi anak di dalam keluarga, selepas penutupan dan saya bersiap untuk ke kelompok selanjutnya, seorang anggota kelompok yang bernama bu Tumijah curhat bahwa anaknya yang bernama Agus Setiawan sudah berbulan-bulan tidak mau sekolah.

Dari informasi yang pendamping dapatkan dari pihak keluarga, kasus ini dimulai ketika Agus masuk sekolah setelah lama absen karena ijin khitan, saat masuk pertama kali dan kedapatan mau bolos, oleh salah satu gurunya, Agus diancam tidak naik kelas. Pernyataan itu langsung membuat mental Agus down, hingga tak ada lagi harapannya untuk terus sekolah.

Senin, 8 April 2019 saya mendatangi MTsN Munjungan, tempat sekolah Agus untuk mendapatkan klarifikasi dan mencari solusi bagi kasus ini. Disana bersama Bu Ika selaku Guru BK dan Bu Masit selaku Wali Kelas Agus kami berdiskusi dan akhirnya mendapatkan jawaban jelas. Dari hasil pertemuan saya dengan pihak sekolah, ditemukan fakta bahwa informasi agus tidak akan dinaikkan kelas itu salah, karena ujian semester belum dimulai dan masih ada kesempatan untuk agus mengikuti pelajaran sebelum mengikuti ujian semester.

Selepas mendapatkan kejelasan nasib Agus, saya langsung pamit dan menuju rumah Bu Tumijah, disana kusampaikan hasil pembicaraan dengan pihak sekolah, serta kejelasan nasib sekolah Agus. Bersama Ibu Tumijah dan Bapak Senen, kami membujuk Agus agar mau untuk sekolah kembali, awalnya agus menolak karena seragam sekolahanya dipinjam oleh temannya dan belum dikembalikan, namun akhirnya dia mau karena ibunya berjanji mencarikan seragam lagi.

Keesokan harinya, pukul 06:30 ku jemput Agus di rumahnya untuk ku antar ke sekolah. Di sekolah bersama Bu Ika, Bu Masit serta Pak Mul sebagai WAKA Kesiswaan, kami telah sepakat bahwa kasus seperti ini bisa segera teratasi ketika berbagai pihak mau untuk bekerja sama, utamanya pihak keluarga dan sekolah. Dalam hal ini Posisi Pendamping sebagai penyambung sekolah dan keluarga saat diperlukan ketika kasus terjadi pada penerima bantuan PKH.

By; Pendamping PKH Karangturi-Munjungan ( Agus Supiyan Hadi)

Senin, 08 April 2019

UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK, DINSOS P3A MELATIH KPM PKH MEMBUAT ANYAMAN BAMBU



Watulimo, 08 April 2019. Sebanyak 20 peserta KPM PKH mengikuti pembukaan pelatihan pembuatan nyaman dari bambu bagi kelompok usaha bersama (KUBE PKH). Kegiatan ini dilaksanakan dirumah ibu Ngainem  Rt 5 rw 2 KPM PKH Desa Watulimo. 


Peserta pelatihan merupakan pilihan dari KPM PKH yang masih produktif, diwakili oleh masing-masing desa se Kecamatan Watulimo. Peserta yang dipilih tersebut yakni KPM yang memiliki keahlian atau sudah terbiasa membuat "reyeng".
Dalam sambutan mas Mustofa Plt. Kabid Linjamsos menyampaikan bahwa pelatihan ini akan dilaksnakan selama 6 hari kedepan, harapannya semua peserta bisa aktiv dan jangan sampai absen dari kegiatan pelatiahan. Karena tahun ini terakhir untuk melatih KPM PKH dari beberpa kali pelatihan yang telah selesai ditahun lalu, dan kebetulan dipilih kecamatan watulimo sebagai sasaran penerima pelatihan. Karena tidak semua KPM mendaptakan kesempatan ini dimohon untuk bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, Imbuhnya.

Kecamtan Watulimo sangat tepat untuk dikembangkan berbagai produk yang bisa dijual ditempat-tempat wisata terutama sebagai cindera mata yang terbuat dari anyaman bambu. Mengingat juga ketersediaan bahan baku bambu yang cukup banyak ini menjadi nilai tambah untuk bisa dikembangkan lagi. 

Menurut pak Tohir, saat ini bahan baku dari bambu diwilayah watulimo lebih banyak digunakan untuk membuat reyeng atau tempat ikan pindang yang harganya tidak seberapa. Nah dengan dilatih mengembangkan bentuk anyaman dengan berbagai motif dan bentuk sehingga meningkatkan nilai jual, tandasnya.

Berbagai macam potensi terasebut jika dioptimalkan maka tentu sacara bertahap akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut diantaranya sumber daya alam dan potensi dikawasan wisata. Tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan berbagai potensi yang ada tersebut.

Selain itu pak Suhadi kasi kesra kecamatan watulimo juga menghimbau kepada peserta pelatihan untuk kiranya hasil pelatihan ini tidak hanya untuk dimiliki sendiri namun juga agar bisa di "gethok tularkan" dengan siapapun yang minat dengan pembuatan aneka anyaman. Senada juga disampaikan oleh perangkat desa watulimo, dan menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah ditunjuk menjadi tempat pelatihan.

Adapun sebagai instruktur kegiatan pelatihan ini yaitu bapak Katno dari wonoanti kec. Gandusari. Beliau pengrajin anyaman bambu yang hasil produknya sudah sampai ke manca negara.
Diawal kegitan pembukaan ini pak katno berpesan kepada peserta peltihan, kunci kesuksesan dalam memproduksi hasil karya ini adalah serius dan tekun. Memahami setiap tahapan sampai dengan finishing. Meskipun saat ini nanti ada yang hanya bisa menganyam saja, kami menerima hasil anyaman mentah untuk kami oleh, pungkas pak katno.
Diakhir sambutan mas tofa menyampaikan juga instruksi dari bupati Trenggalek bahwa untuk mengurangi sampah plastik dihimbau segala bentuk kegiatan dilingkungan pemerintah daerah untuk sedianya menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai oleh tanah, seperti wadah makanan minuman dan lain-lain. Hal ini bisa juga menjadi peluang untuk memproduksi "besek" sebagai wadah makanan.Spv